Oleh karena itu, Kemenhub telah menyusun strategi komprehensif yang mencakup penguatan koordinasi dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan pengamanan di titik-titik rawan. Selain itu, otoritas penerbangan juga menginstruksikan seluruh koordinator wilayah untuk memperketat pemantauan serta mengintegrasikan aspek keamanan dalam penilaian keselamatan tahunan secara lebih mendalam.
Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, pemerintah sedang melakukan tinjauan terhadap klausul kontrak angkutan udara perintis, terutama yang berkaitan dengan kondisi force majeure akibat gangguan keamanan.
Lukman juga menekankan pentingnya penguatan dasar hukum melalui rencana pembentukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan payung hukum yang solid bagi penghentian operasional sementara jika standar keamanan tidak terpenuhi, sembari memastikan bahwa Satgas Operasi Damai Cartenz terus bergerak menangani kelompok KKB yang mengancam stabilitas di wilayah tersebut.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
