SORONG KOTA, iNewssorongraya.id - Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat Daya mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuka investigasi secara transparan terkait tewasnya Letnan Dua Inf Jihad Ahmad Al Rasyid. Perwira muda yang merupakan putra asli Suku Maya, Raja Ampat ini, meninggal dunia akibat luka tembak di Gudang Senjata Peralatan (Pal) Grup 2 Kopassus, Kartasura, Jawa Tengah.
Sekretaris Jenderal LMA Papua Barat Daya, Fatra M. Soltief, mewakili keluarga besar masyarakat adat menyatakan pengusutan tuntas tanpa intervensi sangat krusial. Kejelasan hukum diperlukan guna mencegah spekulasi liar sekaligus memberikan keadilan bagi pihak keluarga yang ditinggalkan.
"Kami meminta kepada pemerintah dan pihak terkait dalam hal ini TNI agar transparan dalam mengusut tuntas kasus penembakan yang menyebabkan meninggalnya anak kami, putra terbaik kami dari Suku Maya Kabupaten Raja Ampat, almarhum Letda Inf Jihad Ahmad Al Rasyid," tegas Fatra melalui pernyataan resminya di Sorong, Senin (26/10/2026).
Institusi militer juga dituntut tidak menutup diri dari pihak keluarga. Fatra menekankan bahwa masyarakat adat berhak mendapatkan hak atas informasi mengenai setiap fase perkembangan penyidikan kasus tersebut.
"Kami juga meminta peran aktif dari pihak TNI dalam menginformasikan perkembangan penyelesaian kasus ini kepada pihak keluarga, masyarakat, dan keluarga besar Suku Maya Raja Ampat," imbuhnya.
Menanggapi desakan publik dan masyarakat adat, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mengklaim insiden pada Sabtu (24/10/2026) lalu bukan merupakan tindakan kesengajaan. Kepala Penerangan (Kapen) Kopassus, Kolonel Indra Mardianto, mengonfirmasi korban tewas akibat ledakan peluru dari pistol yang tidak disengaja.
"Kejadiannya di gudang senjata, pistol meledak. Murni unsur kelalaian dan ketidaksengajaan," ujar Indra saat dimintai konfirmasi, Selasa (27/10/2026).
Kolonel Indra juga menepis berbagai spekulasi mengenai adanya baku tembak. Ia memastikan seluruh detik-detik peristiwa tragis tersebut telah terekam jelas oleh kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian.
"Sehingga (kejadian ini) bisa terang benderang untuk proses hukumnya. Kasusnya akan dilimpahkan ke Denpom untuk proses penyidikan," paparnya.
Publik kini menanti pembuktian langkah nyata dari Polisi Militer (Pomdam) dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Transparansi investigasi menjadi ujian sekaligus kunci utama untuk menjawab keraguan keluarga korban, sekaligus menjaga kredibilitas penegakan hukum di internal TNI.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
