TEMINABUAN, iNewsSorongRaya.id – Rencana pembangunan pabrik air minum dalam kemasan di kawasan wisata Sungai Sembra memicu polemik tajam. Masyarakat adat Suku Srer menuding pemerintah daerah memaksakan kehendak karena tahapan perizinan diduga berjalan sepihak tanpa persetujuan warga melalui mekanisme musyawarah "Gelar Tikar Adat".
Sosialisasi megaproyek tersebut berlangsung di Kampung Srer, Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, pada Senin (26/10/2026). Pertemuan ini dihadiri langsung oleh perwakilan investor bernama Andi, Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak, dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Namun, agenda yang digelar di dalam area tenda Sungai Sembra tersebut diwarnai aksi unjuk rasa. Sekelompok masyarakat adat yang merasa dilangkahi hak ulayatnya mencegat para pejabat dan memprotes keras kebijakan tersebut. Sambil membentangkan spanduk bernada sindiran ketimpangan penguasaan hutan, massa menuntut proyek segera dihentikan.
Tokoh masyarakat Srer, Fredrik Serkadifat, mengkritik tajam kehadiran para pejabat yang dinilai tak menghargai tuan rumah.
"Saya orang pertama dan pribumi dari Kali Sembra serta tanah Srer, saya sampaikan ke Bapa Gubernur dan Bupati, saya sebagai pribumi tidak mengetahui undangan kegiatan bapak dan ibu masuk di Kali Sembra. Sedikit pun saya tidak tahu, dan hari ini saya menolak secara murni perusahaan ini," tegasnya di hadapan para pejabat.
Kekhawatiran serupa disuarakan secara kritis oleh kalangan generasi muda. Pemuda adat Suku Srer dari komunitas Slow Bailo, Karolis Kalilago, menyoroti ancaman krisis ekologi dan hilangnya ruang hidup di masa depan jika sumber air tersebut diserahkan kepada pemodal.
"Kami tolak investor ini karena merusak lingkungan ruang hidup masyarakat adat. Kalau perusahaan masuk, nanti masyarakat mau hidup di mana? Orang tua jangan pikir sesaat, tapi pikir ke depan karena kita punya anak-anak masih hidup. Wilayah peta adat Suku Srer ini kecil saja," ungkapnya.
Merespons gelombang protes tersebut, Gubernur Elisa Kambu dan Bupati Petronela Krenak akhirnya keluar menemui demonstran. Elisa membantah adanya niat eksploitasi dan meminta warga membuka diri terhadap peluang ekonomi.
"Saya bertanggung jawab atas perkataan saya. Saya bawa investor yang bantu masyarakat di sini, jadi mari kita musyawarah, karena sebagian besar juga sudah menerima. Yang penting investasi yang baik dan bukan yang merusak," ujarnya.
Menyikapi kebuntuan antara pemerintah dan masyarakat yang menolak, Dewan Adat Knaisamus mengambil jalan tengah. Ketua Dewan Adat Knaisamus, Fredrik Sagisolo, memberi ultimatum kepada pemodal maupun pemerintah agar menghormati tatanan hukum adat setempat sebelum melangkah lebih jauh.
"Investor dan pemerintah saya harap jangan dulu beroperasi, sebelum Suku Srer gelar tikar adat terlebih dulu. Hal ini penting agar kami bisa atur hak masing-masing marga," pungkasnya.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
