SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai mempercepat revitalisasi pendidikan vokasi guna menghasilkan tenaga kerja yang terampil, berdaya saing, dan sesuai kebutuhan dunia industri. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi: PDD-Akademi Komunitas Negeri Sorong Selatan (AKNESS)” yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Barat Daya di Kota Sorong, Kamis (6/11/2025).
Kepala Disdikbud Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, menegaskan bahwa pengembangan pendidikan vokasi menjadi prioritas pemerintah daerah sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah timur Indonesia.
“FGD ini peserta akan mendapatkan masukan-masukan dan saran sehingga bisa menjadi langkah strategis dalam membangun pendidikan vokasi yang adaptif, berkelanjutan dan dapat mendirikan Akademi Komunitas di Papua Barat Daya,” ujarnya.
Kambuaya menjelaskan, sebelum pemekaran daerah, Dinas Pendidikan telah meninjau sarana dan prasarana yang disiapkan untuk penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Sorong Selatan. Namun program tersebut sempat terhenti sehingga perlu dilanjutkan kembali melalui langkah strategis di pemerintahan provinsi yang baru.
Ia menambahkan, Sorong Selatan memiliki potensi ekonomi lokal yang kuat, terutama pada sektor sagu yang merupakan komoditas unggulan daerah. Melalui pendidikan vokasi, masyarakat dapat dibekali keterampilan pengolahan sagu menjadi berbagai produk bernilai jual.
“Sorong Selatan kabupaten dengan penghasil sagu terbanyak. Dengan Akademi Komunitas ini, mereka bisa diajari cara membuat penganan dari sagu yang nantinya bisa dijual di Alfamart atau Indomaret. Dengan demikian bisa meningkatkan pendapatan keluarga dan daerah. Kita wujudkan bangkit untuk mengelola sumber daya alam untuk mendatangkan ekonomi,” tegasnya.
Sementara itu, Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Daya, Otto Ihalauw, menyatakan bahwa pendidikan vokasi berperan penting dalam mencetak generasi Papua yang mandiri dan produktif. Hal ini sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 Tahun 2021 tentang kewenangan otonomi khusus Papua.
“Model pendidikan ini sejalan dengan Papua sehat, cerdas, dan produktif. Karena tidak membatasi usia dan semua berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan hingga mandiri, maka dukungan dari semua pihak dibutuhkan,” ujarnya.
Otto berharap FGD tersebut menjadi langkah konkret meningkatkan jumlah generasi muda Papua yang siap bekerja, berwirausaha, dan menjawab tantangan sosial seperti pengangguran.
“Harapannya kegiatan ini bisa meningkatkan angka generasi Papua cerdas dan produktif, agar dapat menjawab masalah sosial, terutama pengangguran,” tutupnya.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
