SORONG, iNewssorongraya.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat ketahanan siber di lingkungan pemerintahan melalui kegiatan Pembinaan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi yang digelar di Belagri Hotel, Kota Sorong, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan strategis ini diinisiasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya, menyikapi pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya ancaman digital yang menyasar institusi pemerintahan.
Asisten III Setda Provinsi Papua Barat Daya, Atika Rafika, mewakili Gubernur Elisa Kambu dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan sistem keamanan digital menjadi prioritas mutlak di era digital.
“Pemerintah daerah menilai langkah ini sebagai strategi penting untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas aparatur dalam menghadapi berbagai ancaman siber,” ujarnya tegas.
Ia menyebutkan bahwa hampir seluruh aspek kehidupan pemerintahan kini bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi, sehingga setiap serangan siber bisa berdampak fatal terhadap stabilitas dan kepercayaan publik.
“Tata kelola keamanan siber dan persandian bukan lagi menjadi pilihan. Tetapi sudah menjadi kebutuhan mutlak yang harus kita prioritaskan,” tandasnya.
Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya, Irma Soelaiman, menuturkan bahwa peserta dalam pembinaan ini dibekali pengetahuan teknis terkait standar, prosedur, serta praktik terbaik dalam pengelolaan keamanan siber dan sandi.
“Serangan bisa datang dalam bentuk malware, phishing, ransomware hingga kebocoran data. Oleh karena itu, penguatan sistem dan perlindungan data menjadi sangat penting,” jelas Irma.
Sementara itu, Deputi III BSSN RI Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sulistyo, mengingatkan bahwa pendekatan keamanan digital harus sederhana namun sistematis. Ia menegaskan pentingnya peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menjaga keamanan informasi nasional.
“Ketika kita bicara soal otoritas keamanan siber, maka itulah peran BSSN. Prinsip dasarnya, semua tugas dibagi habis sesuai wewenangnya,” ungkap Sulistyo.
Menurutnya, keamanan siber dijalankan berdasarkan framework lima pilar: proteksi, deteksi, identifikasi, penanggulangan, dan pemulihan. Di samping itu, Sulistyo mengkritisi penggunaan perangkat lunak bajakan yang masih marak di lingkungan pemerintahan.
“Ini celah besar bagi serangan virus, malware maupun hacker. Karena software bajakan umumnya tidak terlindungi dan rawan disusupi,” tegasnya.
BSSN juga mengimbau seluruh instansi agar serius dalam digitalisasi sejak langkah paling dasar—dengan mengenali dan melindungi seluruh aset digitalnya.
Langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ini menjadi sinyal kuat bahwa di tengah transformasi digital, aspek keamanan informasi tidak bisa lagi dianggap sepele. Pengetahuan, kesiapan sistem, dan kedisiplinan instansi menjadi pilar utama menuju tata kelola pemerintahan yang tangguh dan terlindungi dari serangan digital.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
