SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Sinyal keras perang terhadap korupsi mulai ditabuh di Papua Barat Daya. Kepolisian Daerah Papua Barat Daya bersiap menaikkan status penyelidikan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret lebih dari satu organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat sipil yang menuntut penegakan hukum tanpa kompromi.
Aktivis dan pegiat antikorupsi, Andrew Warmasen, mengungkapkan bahwa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus tengah mendalami dugaan praktik rasuah di sedikitnya tiga OPD Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Informasi tersebut, menurutnya, berasal dari sumber internal yang kredibel.
“Iya, ini informasi A1. Yang jelas selaku masyarakat Papua Barat Daya kami sangat mendukung upaya aparat penegak hukum untuk menuntaskan praktik dugaan korupsi di provinsi yang baru seumur jagung ini,” kata Andrew kepada wartawan.
Andrew menegaskan, pembiaran terhadap dugaan korupsi akan berdampak langsung pada masyarakat. Pasalnya, anggaran yang diduga diselewengkan berasal dari pajak dan retribusi yang dibayarkan rakyat untuk pembangunan daerah.
“Masyarakat bayar pajak untuk membangun daerah, kemudian dikorupsi oleh oknum-oknum yang seenaknya begitu saja untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok mereka. Hal ini sangat tidak dibenarkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar membuka ruang transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Menurut Andrew, regulasi telah menjamin hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan keuangan daerah secara akuntabel.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
