Jelang Penerapan Sekolah Gratis, Pemprov PBD dan Pemkot Sorong Matangkan Persiapan

SORONG, iNewssorongraya.id — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bersama Pemerintah Kota Sorong terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan program sekolah gratis yang ditargetkan mulai tahun ajaran baru. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung L. Jitmau, Kota Sorong, Jumat (11/4/2025), Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa langkah awal yang menjadi fokus pemerintah adalah membebaskan seluruh biaya pendaftaran siswa baru.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Anshar Karim, Sekda Kota Sorong Yakob Kareth, serta para kepala sekolah dan guru dari jenjang PAUD hingga SLTA. Forum ini juga melibatkan perwakilan komite sekolah untuk memberikan masukan langsung terkait kebijakan pendidikan gratis.

“Masuk sekolah pertama tidak boleh ada pungutan biaya, termasuk biaya pendaftaran. Itu sudah kita tegaskan. Kami temukan banyak keluhan dari masyarakat bahwa biaya awal masuk sekolah sangat membebani, dan ini menjadi fokus pertama kami,” ujar Gubernur Elisa Kambu dalam arahannya, yang disambut tepuk tangan dari para peserta.

Gubernur meminta dinas pendidikan untuk segera mengevaluasi data jumlah siswa baru selama tiga tahun terakhir sebagai dasar penyusunan anggaran pendidikan gratis secara akurat dan terukur. Ia juga menekankan pentingnya pendataan latar belakang ekonomi siswa untuk menentukan skema subsidi yang adil.

Dalam forum dialog yang berlangsung, sejumlah kepala sekolah menyampaikan komponen-komponen penting yang dinilai krusial dalam mendukung pelaksanaan program, salah satunya adalah ketersediaan buku cetak. Kepala SDN 3 Kota Sorong, Margareta Rarinotan, mengungkapkan bahwa buku pelajaran masih menjadi beban utama bagi orang tua murid.

“Kalau buku cetaknya bisa distandarisasi atau ada regulasi agar tidak terus berganti, itu akan sangat membantu. Sehingga buku kakaknya bisa digunakan kembali oleh adiknya,” ujarnya.

Masukan juga datang dari Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Kota Sorong. Sekretaris YPK, Reky Pangolimang, menyampaikan bahwa mereka telah menyerahkan data siswa tiga tahun terakhir, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pemenuhan kebutuhan guru dan biaya pemeliharaan sekolah yang belum seluruhnya tercakup dalam dana BOS.

Menanggapi berbagai usulan, Gubernur Elisa menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap seluruh komponen biaya pendidikan, mulai dari buku, SPP, hingga seragam. Ia menegaskan bahwa jika kemampuan fiskal daerah tidak mencukupi, maka implementasi program akan dilakukan secara bertahap.

“Kalau fiskal kita cukup, semua komponen bisa digratiskan. Tapi kalau terbatas, kita mulai dari yang paling membebani masyarakat, yakni biaya pendaftaran,” katanya.

Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyatakan optimisme bahwa program pendidikan gratis dapat dijalankan dengan dukungan seluruh pihak. Menurutnya, Pemkot Sorong saat ini memverifikasi berbagai komponen biaya agar subsidi yang diberikan tepat sasaran.

“Kita tidak ingin siswa terbebani oleh komponen yang sebenarnya tidak wajib, seperti ekstrakurikuler tertentu. Kita akan selektif dan verifikasi semua pengajuan sekolah,” ujar Septinus.

Ia menambahkan, pada tahap awal, program ini akan difokuskan pada 72 sekolah negeri dengan total 26.862 siswa. Untuk sekolah swasta yang jumlah siswanya mencapai 49.800, Pemkot dan Pemprov akan menyalurkan hibah secara selektif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan orang tua murid.

“Sekolah swasta elit yang siswanya berasal dari keluarga mampu tentu tidak perlu disubsidi. Tapi bagi sekolah swasta yang melayani masyarakat kurang mampu, akan kami perhatikan,” jelasnya.

Gubernur Elisa Kambu turut menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan pendidikan. Ia menyebut bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 30 persen memang dialokasikan khusus untuk pendidikan bagi orang asli Papua, namun anak-anak non-OAP juga akan dicover dari sumber anggaran lain seperti DAU.

“Semuanya anak bangsa. Perlakuannya harus sama. Kita akan kolaborasi pendanaan agar tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai sekolah-sekolah yang sudah lebih dulu membuka pendaftaran dan menerima pembayaran dari orang tua murid, Elisa menegaskan bahwa jika orang tua mampu dan sudah membayar, tidak menjadi masalah. Namun jika tidak mampu, maka program ini akan menjadi solusi.

Sementara itu, Pemkot Sorong memberikan waktu hingga Rabu depan bagi seluruh sekolah untuk menyerahkan rincian komponen biaya pendidikan. Setelah diverifikasi, komponen seperti pendaftaran, buku, dan SPP akan menjadi prioritas subsidi.

Wali Kota Septinus menutup pernyataannya dengan harapan besar bahwa seluruh masyarakat mendukung program ini.

“Beban biaya pendidikan selalu menjadi pergumulan bagi orang tua setiap tahun ajaran baru. Kami minta dukungan semua pihak agar program ini benar-benar menjadi jawaban atas kebutuhan rakyat,” pungkasnya.

Program sekolah gratis ini dijadwalkan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru yang dimulai Juni mendatang. Pemerintah menargetkan pelaksanaannya dimulai dari jenjang PAUD hingga SMA, dengan kebijakan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.

Editor : Hanny Wijaya