SORONG, iNewssorongraya.id – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama antarpemangku kepentingan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan program sekolah gratis di wilayah tersebut. Dalam Rapat Koordinasi Pendidikan di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Jumat (11/4/2025), Gubernur menyampaikan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi nyata antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sekolah, dan orang tua siswa.
"Ini bukan hanya soal gubernur, tapi soal kewenangan. Pemerintah kota dan kabupaten berada di garis depan. Tugas saya adalah memastikan janji ini berjalan sesuai prinsip keadilan," tegas Elisa Kambu dalam arahannya yang disambut antusias peserta rapat.
Menurut Gubernur, pendidikan bukan sekadar sistem administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh bentuk pungutan saat pendaftaran siswa baru—yang selama ini menjadi beban utama masyarakat—segera dihapuskan. Langkah ini, katanya, menjadi fokus awal penerapan program sekolah gratis pada tahun ajaran baru mendatang.
“Masuk sekolah pertama tidak boleh ada pungutan biaya. Ini komitmen awal kita,” ujarnya.
Dalam rapat yang dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta jajaran kepala sekolah dan komite pendidikan dari PAUD hingga SMA, Gubernur juga menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk segera mengevaluasi data jumlah siswa baru dalam tiga tahun terakhir. Evaluasi ini diperlukan untuk menyusun kebutuhan anggaran yang akurat dan berkeadilan.
Ia menekankan pentingnya pemetaan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga. Sekolah-sekolah akan diklasifikasi dalam dua kategori: sekolah yang siswanya berasal dari keluarga mampu dan sekolah dengan dominasi siswa dari keluarga tidak mampu. Gubernur menyarankan agar siswa dari keluarga dengan pendapatan di atas Rp5 juta per bulan tidak masuk dalam skema bantuan utama, agar subsidi lebih tepat sasaran.
"Prinsip kita adalah keadilan. Semua anak adalah titipan bangsa yang harus kita siapkan masa depannya, tanpa membedakan sekolah negeri atau swasta,” ucap Elisa.
Menanggapi masukan dari sejumlah guru dan kepala sekolah, Gubernur juga mengarahkan agar seluruh komponen biaya pendidikan—termasuk seragam, buku, dan kegiatan ekstrakurikuler—diverifikasi secara detail. Bila kemampuan fiskal daerah tidak mencukupi, kata dia, bantuan akan difokuskan terlebih dahulu pada komponen biaya yang paling membebani masyarakat.
“Kalau fiskal kita kuat, semua gratis. Tapi kalau belum, kita mulai dari yang paling mendesak,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyatakan optimisme bahwa program ini dapat berjalan dengan baik. Pemkot Sorong, ujarnya, tengah melakukan verifikasi terhadap 72 sekolah negeri dengan jumlah siswa mencapai 26.862 orang. Untuk sekolah swasta dengan total siswa sekitar 49.800, bantuan akan diberikan secara selektif berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga siswa.
“Kita akan salurkan hibah secara bijak. Sekolah swasta yang elit tidak akan jadi prioritas, tapi yang melayani masyarakat kecil akan kita bantu,” jelas Septinus.
Ia menambahkan, pihaknya memberi batas waktu hingga Rabu depan bagi seluruh sekolah untuk menyerahkan rincian komponen biaya pendidikan. Hasil verifikasi ini akan menjadi dasar penetapan komponen yang akan digratiskan, dengan prioritas pada pendaftaran, buku, dan SPP.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Elisa juga menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 30 persen akan tetap difokuskan untuk pendidikan anak-anak asli Papua (OAP), sementara anak-anak non-OAP akan dicover melalui sumber anggaran lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU).
“Semua anak bangsa harus dilayani dengan adil. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan,” tegasnya.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk bergerak cepat dan tuntas dalam sepekan ke depan guna menyusun sistem pendidikan gratis yang terstruktur dan berkeadilan. Ia menyebut bahwa tantangan generasi muda ke depan jauh lebih besar, sehingga pemerintah harus hadir secara nyata, bukan hanya dengan slogan.
“Tugas kita hari ini adalah memastikan anak-anak kita siap menghadapi masa depan dengan bekal yang setara dan adil,” pungkasnya.
Program sekolah gratis ini dijadwalkan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru Juni 2025, dengan skema bertahap dari jenjang PAUD hingga SMA sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
