SORONG, iNewssorongraya.id – Aksi pemalangan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat Daya pada Selasa pagi, 29 Juli 2025. Puluhan staf dinas memblokir pintu masuk utama dengan rantai dan gembok, bahkan menempatkan tong sampah sebagai bentuk protes keras terhadap kepemimpinan Kepala Dinas yang dianggap tertutup.
Aksi ini menjadi sorotan publik lantaran mengindikasikan adanya masalah serius dalam manajemen internal dinas. Para staf menilai Kepala Dinas Yakobus Tandung Pabimbin selama tiga tahun terakhir tidak pernah berkomunikasi, memberi arahan, atau menggelar rapat koordinasi internal.
“Kami tidak minta apa-apa, kami hanya ingin Kepala Dinas menjelaskan kenapa beliau menghindar dari kami selama tiga tahun,” ujar salah satu staf di lokasi aksi. “Kami bekerja seperti ayam kehilangan induk. Semua keputusan hanya dipegang oleh beliau sendiri.”
Tidak butuh waktu lama, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu langsung turun tangan. Ia mendatangi kantor Dinas PUPR dan secara tegas memerintahkan agar aksi pemalangan dihentikan. Dalam pernyataannya yang terekam kamera dan viral di media sosial, Gubernur mengecam keras tindakan staf yang dinilainya tidak mencerminkan etika aparatur sipil negara (ASN).
“Kalian ini pegawai atau bukan? Kalian pikir apa yang kalian lakukan ini bagus? Sekarang buka!” tegas Gubernur Elisa di hadapan para staf dan petugas Satpol PP.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara profesional dan menjadwalkan pertemuan khusus pada Rabu, 30 Juli 2025, pukul 08.00 WIT. Pertemuan tersebut akan membahas kedisiplinan kerja dan membenahi sistem komunikasi internal di lingkungan Dinas PUPR.
“Nanti besok baru kami kasih informasi lebih lanjut,” kata Elisa Kambu kepada awak media usai meninjau lokasi.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas PUPR Papua Barat Daya Yakobus Tandung Pabimbin belum memberikan pernyataan resmi. Upaya redaksi untuk menghubungi melalui pesan singkat juga belum membuahkan hasil.
Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa ada krisis komunikasi yang akut antara pimpinan dan staf. Aksi pemalangan kantor, meski ekstrem, mencerminkan akumulasi kekecewaan atas minimnya kepemimpinan dan transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas strategis.
Peristiwa ini menjadi cerminan problem mendasar dalam birokrasi, khususnya pada sektor infrastruktur yang vital seperti Dinas PUPR. Ketidakharmonisan internal bisa berdampak luas terhadap kinerja pelayanan publik di Papua Barat Daya.
Pakar kebijakan publik menyebut aksi seperti ini bisa menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan OPD, reformasi tata kelola, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pejabat struktural.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
