SORONG, iNewssorongraya.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti stagnasi pembangunan di Kota Sorong yang dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan meski menyandang status sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Penegasan ini disampaikan Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Wilayah Timur, Dian Patria, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (28/7/2025).
Dalam forum tersebut, Dian mengaku kecewa atas minimnya progres tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong. Ia menilai, upaya sosialisasi yang selama ini diberikan belum membuahkan hasil konkret.
“Kota Sorong mestinya bisa lebih maju dari pada yang lain, tapi kok sekarang begitu-begitu saja keadaannya,” tegas Dian Patria di hadapan peserta rapat.
Dian menyebut pihaknya telah berulang kali turun langsung memberikan pendampingan dan pembinaan terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. Namun, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Sorong dinilai tidak mengindahkan berbagai masukan tersebut.
“Kalau tidak bisa dicegah, ngapain saya datangi lagi? Urusan kamar sebelah. Harapan saya ngapain buang-buang waktu, harus ada penegakan hukum,” ujar Dian dengan nada kecewa, mengacu pada potensi tindak lanjut penegakan hukum oleh KPK.
Dian bahkan mengingatkan agar Kota Sorong tidak mengikuti jejak Maluku Utara, yang saat ini tengah menjadi sorotan KPK akibat kasus korupsi yang merajalela.
Pernyataan tegas dari KPK ini sekaligus menjadi sinyal keras terhadap lemahnya komitmen reformasi birokrasi di Kota Sorong. Apalagi, sebagai pusat pemerintahan provinsi termuda di Indonesia, sorotan publik dan pemerintah pusat tengah mengarah tajam ke Papua Barat Daya.
“Jangan sampai Kota Sorong seperti Maluku Utara. Saya tidak mau bolak-balik datang hanya untuk sosialisasi tanpa perubahan. Kalau tetap begini, biarkan saja aparat penegak hukum yang bertindak,” kata Dian menambahkan.
Pengawasan yang dilakukan KPK kali ini merupakan bagian dari upaya masif pencegahan korupsi di wilayah timur Indonesia, terutama dalam membenahi sistem pengelolaan keuangan daerah, perizinan, dan pelayanan publik. Dian meminta seluruh kepala daerah, khususnya Kota Sorong, untuk segera melakukan perbaikan internal demi menyelamatkan anggaran daerah dan meningkatkan kepercayaan publik.
KPK juga menekankan pentingnya pelibatan Inspektorat Daerah dan penguatan fungsi pengawasan oleh DPRD serta partisipasi masyarakat dalam memantau kinerja birokrasi.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
