SORONG, iNewsSorong.id – Aktivis Lembaga Intelektual Tanah Papua (LTIP) cabang Sorong Raya menilai kehadiran Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Barat Daya untuk menyejahterahkan orang Papua. Bukan malah menjadi jualan politik elit tertentu untuk mencari simpati Pemerintah Pusat dengan melakukan manuver dan saling berebut kekuasan di Daerah Otonom Baru yang baru saja diresmikan oleh Mendagri atas nama Presiden RI Joko Widodo.
Hal tersebut di sampaikan Robertus Nauw,S.Kom kepada wartawan ketika melihat sepak terjang sejumlah oknum elit politik yang bermanuver demi kepentingan dan ambisi untuk merebut kekuasaan.
Robertus Nauw mengatakan Daerah Otonomi Baru (DOB) datang untuk menyejahterakan masyarakat, karena kemiskinan, kesenjangan sosial dan kesejahteraan di masyarakat yang menjadi objek jualan di pusat untuk hadirkan daerah otonomi baru.
" Kehadiran 4 DOB di Papua termasuk Papua Barat Daya di Papua Barat pun demikian. Hadirnya provinsi baru ke 38 ini hadir di wilayah Provinsi Papua Barat ini. Provinsi ini hadir untuk orang papua , bukan untuk masing-masing mengklaim dan jualan isu ke Pusat,“tegas Robertus Nauw di Kota Sorong, Senin, (12/12/2022).
Selain kehadiran DOB untuk memperpendek rentang kendali pembangunan dan mengusahakan pemerataan baik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan politik di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan akar rumput, baik di percayakan kepada ASN dan elit lain baik eksekutif , legislative untuk mengurus dan mengatur DOB di maksud.
"Pertanyaan provinsi sudah hadir sudah diresmikan, namun sayang solidaritas elit lokal di Sorong Raya pecah berkepimg-keping, ASN pun terjadi kubu di sana sini, baku jual elit satu dan elit yang lain," ungkap Robertus Nauw.
Selain itu Nauw mengkritik adanya ketidakpastian di tubuh tim pemekaran, dimana sampai hari ini, masih simpang siur akibat saling klaim paling benar dalam perjuangan hadirkan Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
“Tim pemekaran versi pimpinan daerah di Sorong raya saja terus mendapat penolakan dari mereka yang mengatasnamakan tim pemekaran. Provinsi baru tidak bisa hadir dengan suasana politik yang gaduh model ini, ” kata Alumni STIKOM Muhammadiyah Jayapura ini.
Menurutnya masyarakat perlu diedukasi dengan baik, sehingga mereka berhak mendapatkan informaai yang layak dan berkualitas, bukan informasi yang sarat dengan sentimen emosional untuk menyerang satu sama lain.
" Seharusnya solidaritas orang papua barat daya itu utuh tanpa pembelahan mengingat provinsi hadir untuk masyarakat,"tuturnya.
Elit dan ASN, DPRP, DPRD dan pihak yudikatif hanya dipercayakan untuk mengelola segala uang rakyat itu untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga jika kondisi Provinsi hadir dengan kelakuan tim pemekaran model begini yang terus pelihara sentimen emosional politik. Maka selama itu masyarakat harus waspada, karena Provinsi ini hadir bukan untuk sejahterakan masyarakat.
"Bisa jadi ini hanya ajang untuk merebut dan mempertahamkan kekuasaan sesama elit kondisi model ini memberikan sinyal bahwa masa depan akar rumput akan terancam, " kata dia.
Robertus Nauw menilai kehadiran sebuah Daerah Otonom provinsi, memerlukan penataan ruang, sehingga wilayah adat masyarakat di pastikan akan terkuras, baik tanah, hutan dan sumberdaya Alam dalam mendukung proses percepatan pembangunan wilayah Otonom baru tersebut.
"Hal-hal ini akan di paksa untuk di lepas atas nama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adat. Untuk itu mohon para elit harus bersatu, akademisi, politisi, kaum intelektual harus bersatu, aktivis kelompok masyarakat dan pemuda harus bersatu ,karena solidaritas masyarakat Papua Barat Daya diuji dengan keadaan model ini," katanya.
Keadaan seperti ini, tambah dia, sangat diperlukan kepedulian semua pihak, sehingga memberikan harapan bagi masyarakat adat bahwa kehadiran Provinsi baru untuk menyejahterakan masyarakat dan perjuangan para elit murni untuk rakyat.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
