SORONG, iNewsSorong.id – Masuk dalam posisi 10 besar Provinsi di Indonesia yang berhasil melakukan langkah strategis mengendalikan Inflasi daerah pada angka 3 persen, dari target 5 persen skala nasional, adalah terobosan penting dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mencapai prestasi tersebut.
Dengan capaian tersebut, Kemenkeu memberikan dana insentif daerah (DID) besarannya lebih dari Rp 10 miliar kepada 10 provinsi tersebut.
Keberhasilan ini diketahui saat rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) yang digelar secara virtual dan dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, serta diikuti seluruh Kepala Daerah di Indonesia, Senin (14/11/2022).
Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, menjelaskan sejumlah terobosan telah dilakukan pihaknya sebagai salah satu Kepala Daerah di Indonesia, yang mampu mengendalikan inflasi dengan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Selain optimalisasi ketersedian pasokan, menurut Waterpauw, proses kelancaran distribusi sejumlah produksi perlu mendapat perhatian dan penanganan yang maksimal. Peningkatan infrastruktur transportasi menurut Waterpauw sangat diperlukan.
"Untuk kelancaran distribusi sejumlah produksi yang dihasilkan pangan dan sumber daya alam lainnya, Papua Barat menurut Waterpauw melaksanakan percepatan pembangunan ruas jalan Trans Papua Barat yang terdiri dari 2 segmen/ruas yaitu segmen satu Sorong-Maybrat-Manokwari dan segmen dua Manokwari-Mameh-Windesi-Batas Provinsi Papua,"Ujarnya.
Lanjut dikatakan, Selain itu adanya kegiatan perluasan Bandara Rendani di Manokwari hingga mengaktifkan moda transportasi yang dikelola oleh PT. Papua Doberai Mandiri (PT Padoma) BUMD milik Provinsi Papua Barat, termasuk mempercepat pembangunan Bandara Siboru Fakfak.
“Ditargetkan sudah beroperasi pada Semester I Tahun 2023. Bandara ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN),”ujar Waterpauw.
Selain itu menurut Purnawirawan Polisi Bintang Tiga ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan PT. Pelindo untuk mempercepat dwelling time dan berkoordinasi dengan balai karantina untuk mempercepat pemeriksaan barang-barang kebutuhan pokok.
Terobosan lain yang dilakukan Pemprov Papua Barat menurut Waterpauw, salah satunya adalah melakukan optimalisasi Satgas Pangan di setiap daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat.
“ Komunikasi efektif tetap dilakukan untuk mengoptimalisasi Satgas Pangan dengan melaksanakan High Level Meeting dan Rapat koordinasi TPID dalam rangka meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi,”ungkap Waterpauw.
Himbauan dan Moral Persuation kepada Distributor dan Pedagang untuk tidak menaikan harga barang pasca penyesuaian subsidi BBM juga digencarkan pihak Pemerintah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi.
“Termasuk mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panic buying dan menerapkan belanja bijak serta himbauan pemanfaatan pekarangan hijau untuk pengendalian inflasi,” kata Waterpauw.
Walau demikian, menurut Waterpauw, ada tantangan yang dihadapi dalam pengendalian inflasi di Papua Barat yakni Off Boarding Tenaga Kerja Train 3 BP Tangguh LNG + 17.000 pekerja yang mayoritas menggunakan moda transportasi udara yang tidak diikuti oleh penambahan armada transportasi udara, berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan udara. Termasuk faktor cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi karena faktor La Nina di akhir tahun 2022 berpotensi menurunkan tingkat produktivitas nelayan.
“Kami juga mendapatkan peluang yang sangat terbuka yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengendalian inflasi yaitu Tindak lanjut MoU Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) di Aceh dengan 5 Gubernur yang akan dikonkritkan dalam Kerjasama Antar Daerah (KAD), berikut peluang perluasan kerjasama dengan daerah lain,” ujar Waterpauw.
Dari catatan pemerintah Provinsi Papua Barat, perkembangan tingkat inflasi di wilayah tersebut pada Oktober 2022 secara year on year menunjukkan penurunan yaitu dari 4,96 persen pada September 2022 menjadi 4,15 pada Oktober 2022 dan lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yaitu sebesar 5,71 persen pada Oktober 2022. Pada Oktober 2022 secara month to month Papua Barat mengalami deflasi sebesar 0,54 persen. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,02 persen.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
