Nama Gubernur Elisa Disebut dalam Informasi Hoaks Digital, Aparat Diminta Lacak Akun

SORONG KOTA, iNewsSorongraya.id — Nama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu diseret dalam sebuah unggahan media sosial yang menuduh dirinya ingin menarik TNI-Polri dari Papua Barat Daya. Tuduhan tersebut dibantah dan dinilai sebagai informasi palsu yang berpotensi memprovokasi masyarakat.

Dugaan unggahan tersebut muncul melalui akun Facebook bernama Dewi Cantika Lestari. Akun itu mengunggah foto Elisa Kambu dengan latar belakang bendera Bintang Kejora serta menyertakan narasi yang mengaitkan gubernur dengan kelompok bersenjata dan isu penarikan TNI-Polri.

Baca Juga

Polisi Peringatkan Hoaks dan Provokasi Paska penembakan oleh OTK di lokasi FBLB Jayawijaya

Dalam unggahan lainnya, akun tersebut juga memuat tudingan dan pernyataan bernada keras terhadap Elisa Kambu. Namun, hingga kini, identitas asli di balik akun tersebut belum terungkap.

Julian Kelly Kambu, yang merupakan bagian dari tim perjuangan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, meminta aparat keamanan menelusuri akun tersebut. Ia menegaskan, tidak pernah ada pernyataan Gubernur Elisa Kambu yang meminta TNI-Polri ditarik dari Papua Barat Daya.

“Tidak ada pernyataan Gubernur Papua Barat Daya yang meminta TNI-Polri ditarik. Itu sudah diklarifikasi. Justru kehadiran TNI-Polri sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan ketenangan agar pembangunan di Papua Barat Daya berjalan baik. Tanpa TNI-Polri, pembangunan tidak akan berjalan,” ujar Julian Kelly Kambu, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga

Polisi Bantah Isu Begal KM 9 Kota Sorong, Ungkap Fakta Kecelakaan Dua Motor

Menurut Kelly, persoalan tersebut tidak boleh dilihat sebatas perang opini di media sosial. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, terlebih dengan membawa isu keamanan dan kelompok bersenjata, dinilai dapat memperkeruh situasi serta memecah masyarakat.

“Ini orang-orang yang hidupnya hanya ingin memprovokasi, mengacaukan, kemudian memecah belah anak bangsa dan anak negeri,” imbuh Kelly.

Kelly meminta aparat menelusuri siapa sebenarnya pengelola akun tersebut, termasuk motif di balik unggahan yang menyeret nama Gubernur Papua Barat Daya.

Baca Juga

Isu 2 DPO Pembunuhan Nakes Ditangkap Picu Kepanikan, Polres Sorsel: Informasi Tidak Benar

Ia menilai, pembentukan Papua Barat Daya merupakan hasil perjuangan panjang sehingga tidak semestinya ruang digital digunakan untuk membenturkan masyarakat atau menciptakan persepsi yang tidak sesuai fakta.

“Kami ingin menyampaikan bahwa akun ini sengaja memprovokasi, mencemarkan nama baik kemudian ingin menghasut anak bangsa ini, dan kami meminta kepada pihak keamanan juga mungkin bisa mencari tahu akun ini. Dan akun ini cepat atau lambat pasti kami akan mengetahui siapa yang bermain disana, motivasinya apa keinginan dan harapannya seperti apa,” tandas Kelly.

Kelly juga meminta pemilik akun tersebut menunjukkan identitas sebenarnya. Jika tudingan yang disampaikan benar, ia mempersilakan pengelola akun membuktikan kapan dan di mana Elisa Kambu pernah menyatakan ingin menarik TNI-Polri dari Papua Barat Daya.

Baca Juga

Foto Terduga Pelaku yang Viral Belum Terbukti Kebenarannya, Polisi Minta Warga Tak Terprovokasii

“Bapak Gubernur tidak pernah mengeluarkan statement yang mengatakan sebagaimana yang tertulis di dalam akun Dewi Cantika atau Cantika Dewi. Sudah cantik, nama Dewi Lestari ini kan provokasi. Manusia-manusia provokasi Yang tidak mau melihat bagaimana pembangunan di Tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya bisa berjalan. Mempercepat pembangunan, memperpendek rentang kendali, mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua adalah bagian dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022,” jelasnya.

Kelly menilai, isu mengenai keberadaan TNI-Polri merupakan persoalan sensitif yang tidak semestinya dipelintir menjadi konten provokatif tanpa dasar.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum melakukan verifikasi terhadap sumber dan konteks pernyataan.

Baca Juga

Polisi Imbau Keluarga Tak Terprovokasi Terkait Kasus Mayat Wanita di Pantai Saoka

“Karena sesungguhnya Bapak Gubernur tidak menyampaikan hal seperti itu (tarik TNI Polri) Dan kami berharap kepada publik sejagat raya, termasuk yang ada di wilayah Papua Barat Daya, jangan terkecoh dengan penyampaian facebook seperti itu,” imbuh Kelly.

Ia menduga unggahan tersebut dapat berkaitan dengan kepentingan tertentu. Namun, dugaan mengenai motif tersebut masih memerlukan pembuktian dan penelusuran lebih lanjut.

Kelly kembali menyerukan agar masyarakat tidak terpancing oleh konten yang belum terverifikasi. Menurut dia, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui ruang dialog, bukan dengan menyebarkan tudingan yang dapat memperuncing keadaan.

“Ya akunya kita lihat itu masih beredar sehingga hari ini kami ingin klarifikasi. Walaupun kami akui, Bapak Gubernur sudah klarifikasi itu. Bapak Gubernur sudah menyampaikan, tapi sebagai generasi, sebagai bagian dari tim yang ikut mengawal pembentukan provinsi ini, kami tidak mau dihasut, kami tidak mau dicederai, kami tidak mau ini menjadi pintu masuk untuk saling gesek-mengesek atau saling menjatuhkan,” tukas Kelly.

Ia menambahkan, masyarakat dan tokoh-tokoh di Papua Barat Daya memiliki ruang untuk membicarakan persoalan tersebut secara terbuka apabila diperlukan.

Di sisi lain, Kelly kembali menyebut unggahan akun tersebut sebagai informasi yang tidak dapat dipercaya sebelum ada pembuktian mengenai sumber dan kebenarannya.

“Manusia-manusia jenis ini kita harus “menguburkan” mereka dan tidak boleh ada di wilayah Papua Barat Daya. Namanya akun media sosial seperti ini, orangnya bisa berada di luar negeri, bermain di sini, atau orang di sini bermain di sana. Kita menyampaikan kepada semua publik untuk tidak percaya dan menganggap itu berita bohong, hoax yang sedang dimainkan di media sosial,” pungkas Kelly.

Kasus ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut pencemaran nama baik seorang pejabat publik. Yang lebih krusial adalah bagaimana informasi digital yang belum terverifikasi dapat membentuk persepsi publik, terutama ketika membawa isu keamanan, TNI-Polri, dan kelompok bersenjata. Karena itu, pembuktian mengenai siapa pengelola akun, sumber informasi, serta motif di balik unggahan menjadi penting agar ruang digital tidak berubah menjadi pintu masuk provokasi dan konflik sosial di Papua Barat Daya.

Editor: Hanny Wijaya