Gubernur Elisa Kambu Belum Temui Massa, Mama-Mama Papua Pasang Palang Adat

KOTA SORONG, iNewssorongraya.id  — Ketidakhadiran Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam aksi mama-mama pedagang Papua memicu kekecewaan massa di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kamis (2/7/2026). Demonstran yang telah bertahan selama dua hari menilai pemerintah belum menunjukkan sikap terbuka terhadap aspirasi mereka.

Baca Juga

Gubernur Elisa Kambu Tegaskan Pemprov PBD Wajib Dukung Tugas Polri

Dalam aksi tersebut, massa melakukan palang adat menggunakan bambu di pintu masuk Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Palang adat itu menjadi simbol perjuangan mama-mama pedagang Papua dalam menagih realisasi kebijakan afirmatif Otsus, bantuan modal usaha, dan kepastian lapak jualan.

Tindakan tersebut sempat memicu ketegangan ketika aparat kepolisian meminta agar akses menuju kantor pemerintahan tetap terbuka. Adu mulut pun terjadi antara demonstran dan petugas. Meski demikian, aparat tetap melakukan pengamanan agar aksi berlangsung tertib.

Para demonstran bersikeras mempertahankan palang adat sebagai bagian dari penyampaian aspirasi. Mereka menilai simbol adat itu menjadi bentuk protes atas belum adanya dialog langsung dengan Gubernur Elisa Kambu.

Baca Juga

Tagih Janji Elisa Kambu, Mama-Mama Papua Menginap di Halaman Kantor Gubernur PBD

Salah seorang mama Papua menyampaikan kekecewaan secara terbuka. Ia meminta gubernur turun langsung mendengar keluhan para pedagang yang selama ini memperjuangkan hak ekonomi mereka.

“Kami sebagai orang Moi, kami juga rasa kesal, Bapak Gubernur itu tidak ada punya hati, Kalau dia lahir dari seorang mama-mama Papua punya rahim, tolong datang untuk menjawab kami punya suara hati,” ujarnya.

Ia mengatakan perjuangan mama-mama Papua telah berlangsung sejak 2025. Menurut dia, para pedagang sudah mengikuti proses pendataan dan menunggu realisasi program bantuan, tetapi hasil di lapangan tidak sesuai harapan mereka.

Baca Juga

Gubernur PBD Nilai Semmy Thabaa Layak Pimpin Polda Papua Barat Daya

“Karena kami ini mama-mama ini kasihan. Sudah satu tahun (kami perjuangkan dana ini), termasuk kemarin kami sudah (aksi long march) dari bandara sampai ke sini (kantor gubernur Papua Barat Daya) itu kasihan. Bapak punya hati itu kemana? Kalau bapak sebagai seorang pemimpin yang baik, tolong datang untuk dengar kami mama-mama Papua dan jawab itu kami punya, mama-mama Papua punya keluhan ini,” katanya.

Dalam pernyataan yang sama, ia juga menuding program bantuan lebih banyak dinikmati pihak tertentu. Tuduhan tersebut masih merupakan klaim peserta aksi dan belum mendapat tanggapan resmi dari pemerintah provinsi.

“Karena saya lihat dari satu tahun kemarin kami punya ini perjuangan, kami mama-mama yang punya nama-nama masuk dalam program bantuan itu, cuma berapa persen, 2 persen atau 3 persen saja. Karena yang banyak itu bapak gubernur punya tim sukses, tim sukses yang dapat banyak. Mereka itu tidak demo (perjuangan pilkada gubernur dan wakil gubernur 2024 lalu) bapak gubernur, kami yang demo, kami yang marah, kami yang bekerja untuk OTSUS ini. Karena OTSUS ini bukan bapak gubernur punya tim sukses yang (harus) menikmati OTSUS, baru kami, mama-mama Papua yang setelah demo kena panas, kena hujan, baru bapak gubernur tidak teranggapi. Jadi kami mama-mama Papua, khususnya kami dari kota Sorong, kabupaten Sorong, kalau kami kasih waktu bapak sampai jam 10 hari ini (Kamis, 2/7/2026), kalau tidak kami perempuan juga bisa palang. Bukan laki-laki saja yang palang. Kami mama-mama Papua besar ini tahu adat, kami tahu adat, dan bapak gubernur kalau dia orang adat, dia harus tahu. Bukan saja laki-laki yang tahu pasang bambu tui (bambu adat) itu disana, kami perempuan juga bisa, kami perempuan juga siap untuk pasang. Jadi kami tidak pakai bapak-bapak, kami perempuan kami sendiri yang pasang. Itu dari kami,” ujarnya.

Baca Juga

Gubernur Elisa Kambu Tegaskan Pengelolaan SMA-SMK Harus Kembali ke Provinsi demi Pengawasan

Massa juga menduga ada pihak tertentu yang menghalangi pertemuan antara gubernur dan demonstran. Namun, dugaan tersebut belum dapat dikonfirmasi.

Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Elisa Kambu belum menemui massa aksi. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga belum menyampaikan tanggapan resmi terkait tuntutan, dugaan, maupun ketegangan yang terjadi di lokasi.

Aksi palang adat ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi mama-mama Papua telah bergerak dari tuntutan administratif menjadi tekanan sosial dan kultural. Pemerintah daerah kini dituntut memilih: membuka dialog atau membiarkan ketegangan publik terus membesar.

Baca Juga

Gubernur Elisa Kambu Soroti Beban DOB Papua: Negara Minta Tanah, Daerah Kehabisan Uang 

Editor : Hanny Wijaya