Mama-Mama Papua Blokade Jalan Utama Kota Sorong

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Ratusan mama-mama Papua memblokade Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong, tepatnya di lampu merah Elim depan Terminal Remu, Kamis (2/7/2026). Aksi itu menjadi kelanjutan demonstrasi yang sebelumnya berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya sejak Rabu (1/7/2026).

Massa yang terdiri atas pedagang dari berbagai kabupaten dan kota di Papua Barat Daya menuntut transparansi dana Otonomi Khusus atau Otsus, khususnya realisasi bantuan modal usaha senilai Rp10,125 miliar bagi pelaku UMKM Orang Asli Papua.

Aksi tersebut berawal dari long march massa dari kawasan Taman DEO Kota Sorong pada Rabu sekitar pukul 09.00 WIT. Massa tiba di Kantor Gubernur Papua Barat Daya sekitar pukul 14.00 WIT, lalu bertahan di halaman kantor gubernur hingga Kamis sore.

Setelah itu, massa bergerak ke lampu merah Elim depan Terminal Remu dan menggelar mimbar bebas. Para pedagang menyampaikan orasi secara bergantian dan menyatakan akan bertahan sampai tuntutan mereka dijawab langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya.

Dalam tuntutannya, mama-mama Papua mempersoalkan data penerima bantuan modal usaha. Mereka menyebut hanya 494 mama-mama Papua yang dinilai sah masuk dalam data dari total 2.448 penerima bantuan modal.

Selain transparansi data, massa juga menuntut adanya jaminan bantuan modal usaha secara berkelanjutan dan penyediaan pasar yang layak bagi pedagang asli Papua.

Pada poin pertama, pedagang meminta adanya MoU tertulis antara gubernur dan DPR Papua Barat Daya mengenai jaminan anggaran Rp3 miliar hingga Rp6 miliar per tahun. Anggaran itu diminta menjadi program reguler untuk memperkuat modal usaha pedagang asli Papua.

Poin kedua mengatur skema pengelolaan anggaran. Massa meminta anggaran Rp3 miliar jika program dikelola secara terpusat oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Namun, jika penyaluran dilakukan melalui kabupaten dan kota, massa meminta alokasi Rp6 miliar dengan pembagian Rp1 miliar untuk setiap wilayah.

Poin ketiga, pedagang meminta pengelolaan bantuan modal dialihkan kepada lembaga independen khusus pembinaan mama-mama Papua. Mereka menilai pengelolaan melalui dinas teknis selama ini terlalu birokratis dan belum menjawab kebutuhan riil pedagang di pasar.

Pendamping hukum P2MP-KS, Yohanis Mambrasar, mengatakan syarat administratif yang rumit membuat banyak mama-mama Papua kesulitan mengakses bantuan modal.

"Kami sudah berulang kali menyurati dan mengajak dinas teknis berkoordinasi, tetapi tidak ada respons positif. Birokrasi justru mempertahankan syarat administratif yang sangat rumit. Ini secara tidak langsung mengeliminasi dan menjegal sebagian besar mama-mama pedagang asli Papua yang punya keterbatasan administrasi untuk mengakses hak bantuan modal tersebut," ujar Yohanis Mambrasar.

Pada poin keempat, massa menuntut kuota pasti lapak jualan bagi mama-mama Papua di pasar sementara pengganti Pasar Remu di Kilometer 10. Mereka juga meminta jaminan tempat yang adil ketika bangunan Pasar Remu baru selesai dibangun.

Poin kelima, massa mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membuka dokumen Laporan Realisasi Anggaran bantuan hibah modal usaha bagi UKM OAP Tahun Anggaran 2025. Dokumen itu dinilai penting untuk memastikan dana Otsus benar-benar menyentuh pedagang asli Papua.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuntutan tersebut.

Sementara itu, aparat Polresta Sorong Kota dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan, Kabag Ops Polresta Sorong Kota, sejumlah perwira, dan puluhan personel terlihat memantau langsung kondisi di lokasi demonstrasi.

Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat terganggu. Kepolisian mengalihkan kendaraan melalui jalur alternatif untuk mencegah kemacetan panjang dan menjaga situasi tetap kondusif.

Aksi mama-mama Papua ini menjadi ujian serius bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menjawab tuntutan transparansi anggaran, memperbaiki pendataan penerima bantuan, dan memastikan kebijakan Otsus tidak berhenti di dokumen, tetapi benar-benar dirasakan pedagang asli Papua di pasar tradisional.

Editor : Chanry Suripatty