Misteri Antrean BBM Sorong: DPRD Endus Indikasi Permainan

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id - Fenomena antrean panjang kendaraan di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota dan Kabupaten Sorong memunculkan kecurigaan mendalam. Jajaran DPRD Kota Sorong mengendus adanya indikasi permainan sistemik atau ketidakberesan distribusi yang disembunyikan di balik alasan klasik "tingginya permintaan". Kecurigaan ini mencuat saat inspeksi mendadak dewan ke Depot Pertamina Sorong pada Senin (3/8/2026).

Ketua DPRD Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewerissa, secara terbuka menyatakan kejanggalan atas situasi yang terjadi serentak di berbagai wilayah. "Kenapa semua terjadi hal yang sama begitu?" tanyanya retoris. Ia menambahkan bahwa kondisi saat ini sangat tidak rasional, mengingat antrean kendaraan roda dua pun mengular panjang, mengindikasikan ada sesuatu yang disembunyikan di balik krisis ini.

Baca Juga

Pemangkasan Kuota BBM Subsidi, Nelayan Kabupaten Sorong Menjerit

Kecurigaan dewan bukan tanpa alasan. Alasan perwakilan Pertamina yang menyalahkan tingginya permintaan truk angkutan barang dinilai tidak masuk akal oleh anggota dewan. James Nixon Senewe membeberkan fakta bahwa kekosongan stok sudah terjadi sejak akhir pekan. "Tapi hari Sabtu itu jam 12.00 itu stok BBM sudah tidak ada, hari Minggu kemarin juga begitu," ungkapnya.

Lebih tajam lagi, Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Ricky Taneri, menuntut ketegasan sanksi jika terbukti ada pelanggaran, baik dari sisi sistem distribusi Pertamina maupun praktik nakal di tingkat SPBU. Ia menolak sikap lepas tangan dari pihak Pertamina. "Kalau permasalahan itu dari sistem karena terlambat dan lain-lain, itu dari sistem. Kalau SPBU yang salah pertanyaan kami adalah apa sanksinya," cecar Ricky.

Bahkan, Ricky tak segan melontarkan desakan mundur jika manajemen Pertamina terbukti tidak kompeten menyelesaikan karut-marut distribusi bahan bakar yang merugikan masyarakat luas. "Kalau cuma ha..hi..ha..hi saja sampai detik ini semua Maxim itu mereka kasih naik harga hari ini," tambahnya menyoroti dampak ekonomi langsung yang dirasakan masyarakat.

Selain itu, Ricky juga mempertanyakan keabsahan hukum terkait isu pelibatan Samsat dan kepolisian di area SPBU untuk menindak penunggak pajak. "Kan itu lembaga terpisah, kok tiba-tiba ada sanksi kalau tidak bayar pajak tidak boleh isi bensin," tanyanya tajam.

Hingga saat ini, Pertamina bersikeras bahwa stok BBM di Fuel Terminal dalam kondisi aman. Namun, rentetan pertanyaan kritis dari DPRD Kota Sorong membuka tabir bahwa persoalan antrean panjang ini mungkin lebih dari sekadar panic buying akibat hoaks, melainkan membutuhkan investigasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan tata niaga BBM di wilayah Sorong. Masyarakat menanti tindakan nyata, bukan sekadar klaim di atas kertas.

Editor : Hanny Wijaya