DPRP PBD Didesak Gelar RDP Dengan Gubernur, Demo Mama Papua Masuk Hari Kedua

KOTA SORONG, iNewssorongraya.id  — Anggota Komisi IV DPRP Papua Barat Daya, Carstensz Malibela, meminta pimpinan DPRP Papua Barat Daya segera mengambil langkah konkret menyikapi aksi mama-mama pedagang asli Papua di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga

Komisi II DPRP PBD Akan Evaluasi 10 Tahun Sektor Pariwisata dan Perikanan Raja Ampat

Carstensz menilai aksi yang telah berlangsung selama dua hari itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, para pedagang datang untuk menyampaikan persoalan ekonomi, keberlangsungan usaha, bantuan modal, dan perlindungan lapak jualan bagi Orang Asli Papua.

“Kami meminta pimpinan DPRP Papua Barat Daya untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. Aspirasi mama-mama Papua harus didengar dan dijawab secara jelas oleh pemerintah,” ujar Carstensz.

Ia mengusulkan agar DPRP Papua Barat Daya segera menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP. Forum itu dinilai penting untuk menghadirkan pemerintah provinsi, dinas terkait, perwakilan mama-mama pedagang Papua, MRP Papua Barat Daya, serta pihak lain yang berwenang.

Menurut Carstensz, RDP perlu digelar agar DPRP memperoleh penjelasan langsung mengenai kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi OAP. Penjelasan tersebut harus mencakup program bantuan modal usaha, pemanfaatan dana Otsus, data penerima manfaat, serta penyediaan fasilitas pasar bagi pedagang Papua.

Ia menekankan DPRP memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, dewan perlu memastikan aspirasi masyarakat, khususnya mama-mama pedagang Papua, mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

“RDP ini penting agar ada kejelasan. Pemerintah harus menjelaskan langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan untuk membantu mama-mama Papua yang selama ini menjadi pelaku ekonomi rakyat,” tegasnya.

Aksi mama-mama pedagang Papua berlangsung sejak Rabu (1/7/2026). Massa awalnya berkumpul di Taman DEO, Kota Sorong, lalu melakukan long march menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka bertahan hingga Kamis pagi karena Gubernur Elisa Kambu belum menemui demonstran.

Para pedagang membawa sejumlah tuntutan. Mereka meminta pemerintah provinsi membuat kebijakan dukungan modal usaha setiap tahun, menyediakan tempat jualan yang layak, menjamin kuota lapak bagi pedagang OAP, serta membuka dokumen realisasi hibah modal usaha tahun 2025.

Massa juga menuntut agar program pemberdayaan ekonomi pedagang Papua tidak lagi dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Mereka mengusulkan lembaga independen khusus untuk membina mama-mama pedagang Papua secara berkelanjutan.

Selain isu ekonomi, peserta aksi juga menyuarakan penolakan terhadap PSN dan militerisme di Tanah Papua. Tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa aksi tidak hanya memuat persoalan bantuan usaha, tetapi juga kekhawatiran lebih luas tentang perlindungan masyarakat adat.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum menyampaikan tanggapan resmi. Gubernur Elisa Kambu juga belum menemui massa aksi.

Dorongan RDP menjadi pintu penting untuk mengubah protes di halaman kantor gubernur menjadi proses politik yang terukur. Jika DPRP tidak segera bergerak, tuntutan mama-mama Papua berisiko kembali tenggelam dalam janji Otsus yang tidak pernah selesai dijawab.

Editor : Hanny Wijaya