Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan, Semakin Dilarang, Semakin Kebenaran Menyala Terang!

JAYAPURA, iNewsSorongraya.id – Pembubaran sejumlah agenda nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah daerah di Indonesia memicu sorotan publik terhadap isu kebebasan berekspresi, perampasan tanah adat, dan eksploitasi lingkungan di Papua.

Film dokumenter yang dibuat Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu mengangkat pergulatan masyarakat adat Papua menghadapi ekspansi proyek besar atas nama pembangunan, ketahanan pangan, dan energi. Film ini telah diputar dalam sejumlah agenda nonton bareng di berbagai daerah dan menjadi bahan diskusi komunitas, mahasiswa, pegiat lingkungan, serta masyarakat sipil.

Dalam narasi yang berkembang di kalangan penyelenggara nobar, pelarangan dan pembubaran kegiatan dinilai menunjukkan masih sempitnya ruang dialog atas persoalan Papua. Mereka menilai film tersebut membuka kembali perdebatan lama mengenai relasi negara, investasi, aparat, dan masyarakat adat.

“Semakin dilarang, semakin kebenaran menyala terang!” demikian pernyataan yang disampaikan dalam narasi dukungan terhadap pemutaran film tersebut.'

Film Pesta Babi menyoroti perampasan tanah adat dan konflik agraria di sejumlah wilayah Papua, termasuk Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Isu utama yang diangkat berkaitan dengan hilangnya tanah ulayat dan hutan adat akibat ekspansi proyek berskala besar yang dikaitkan dengan Proyek Strategis Nasional.

Selain konflik agraria, film ini juga menyoroti deforestasi, perubahan ruang hidup masyarakat adat, serta dampak sosial-budaya akibat pembukaan hutan. Deforestasi dinilai tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam sumber pangan tradisional dan identitas komunitas lokal.

“Papua bukan tanah kosong!” demikian kutipan yang menjadi salah satu penekanan dalam narasi tersebut.

Pernyataan itu menegaskan bahwa Papua memiliki manusia, hutan, hewan, tumbuhan, serta sistem kehidupan yang saling bergantung. Karena itu, pembangunan yang mengabaikan masyarakat adat dipandang berisiko memperdalam ketidakadilan.

Sejumlah pihak yang mendukung pemutaran film menilai Pesta Babi perlu ditonton publik secara luas agar masyarakat memahami benturan antara kepentingan elite, investasi, dan keberlanjutan hidup warga adat. Mereka juga menilai edukasi melalui film dapat menjadi pintu masuk untuk membicarakan perlindungan hutan adat secara lebih terbuka.

Meski demikian, klaim dan kritik dalam film tetap memerlukan ruang tanggapan dari pemerintah, aparat, maupun pihak perusahaan yang disebut atau dikaitkan dengan proyek pembangunan di Papua. Ruang diskusi yang terbuka dinilai penting agar persoalan agraria, lingkungan, dan hak masyarakat adat tidak berhenti pada pembubaran kegiatan.

Pada akhirnya, polemik nobar Pesta Babi tidak hanya berbicara tentang sebuah film dokumenter. Peristiwa ini membuka kembali pertanyaan mendasar tentang siapa yang paling berhak menentukan masa depan tanah, hutan, dan kehidupan masyarakat adat Papua.

Editor : Chanry Suripatty