IJTI Imbau Jurnalis Terapkan Jurnalisme Damai Dalam Konflik Dua Desa di Halmahera Tengah

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Koordinator Wilayah (Koorwil) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Papua–Maluku, Chanry Suripatty, mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh insan pers yang meliput konflik sosial antara warga Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, Distrik Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, agar tetap berpegang pada prinsip profesionalisme jurnalistik.

Imbauan tersebut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta Kode Etik Jurnalistik, terutama di tengah eskalasi konflik yang berpotensi memicu ketegangan lebih luas di masyarakat.

“Sesuai perintah dari pimpinan IJTI Pusat, dalam hal ini Ketua Umum IJTI, dalam pelaksanaan tugas wartawan harus tetap memedomani prinsip-prinsip kode etik jurnalistik dan UU Pers,” ujar Chanry dalam keterangannya.

Chanry menegaskan bahwa situasi konflik sosial menuntut peran media yang tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga stabilitas sosial melalui pemberitaan yang bertanggung jawab, berimbang, dan tidak provokatif.

Menurutnya, dalam kondisi konflik, masyarakat sipil kerap menjadi pihak yang paling terdampak. Karena itu, media memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan informasi yang menyejukkan dan mendorong terciptanya suasana damai.

“Tentunya di saat situasi konflik, masyarakat akan menjadi korban. Untuk itu, media harus hadir dengan pemberitaan yang menyejukkan dan membawa kedamaian,” tegasnya.

Dalam konteks peliputan konflik di Halmahera Tengah, Chanry menyoroti pentingnya penerapan dua pendekatan utama, yakni jurnalisme damai (peace journalism) dan jurnalisme positif (constructive journalism).

Jurnalisme damai, kata dia, menempatkan media sebagai bagian dari solusi, bukan pemicu konflik. Praktiknya mencakup penghindaran judul sensasional, penyajian informasi yang berimbang, serta penekanan pada akar masalah konflik, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

Selain itu, wartawan juga diminta untuk tidak menggunakan bahasa yang berpotensi memecah belah atau memberi label negatif terhadap kelompok tertentu, serta lebih menonjolkan upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan berbagai pihak.

Sementara itu, jurnalisme positif mendorong media untuk tidak hanya melaporkan dampak konflik, tetapi juga menghadirkan perspektif solusi dan harapan. Pendekatan ini mencakup peliputan upaya mediasi, pemulihan sosial, hingga nilai-nilai kemanusiaan seperti solidaritas dan gotong royong.

Chanry menambahkan, implementasi kedua pendekatan tersebut di Halmahera Tengah harus memperhatikan konteks lokal, termasuk kearifan adat dan peran tokoh masyarakat serta pemuka agama dalam penyelesaian konflik.

Media juga diingatkan untuk menghindari framing “kelompok versus kelompok” yang berpotensi memperkeruh situasi, serta memastikan setiap informasi yang disiarkan telah melalui proses verifikasi ketat guna mencegah penyebaran hoaks.

Ia menekankan bahwa liputan yang mendorong rekonsiliasi sosial dan stabilitas daerah menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika konflik yang terjadi.

IJTI Papua–Maluku menilai bahwa jurnalisme damai dan jurnalisme positif bukan sekadar pilihan pendekatan, melainkan kebutuhan strategis dalam menjaga kohesi sosial di wilayah konflik.

Dalam situasi seperti di Halmahera Tengah, media diharapkan tidak hanya menjadi penyampai fakta, tetapi juga berperan aktif sebagai pilar yang membantu meredakan ketegangan dan memperkuat upaya perdamaian.

Dengan demikian, kehadiran media yang profesional, independen, dan beretika diyakini mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan.

Editor : Hanny Wijaya