Kunjungi Kota Sorong, Wapres Gibran Dihadang Kepala Suku dan Warga di Pintu Keluar Bandara DEO
SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Kunjungan perdana Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (21/4/2026), diwarnai momen tak biasa. Langkah Gibran tertahan di pintu keluar Bandara Domine Eduard Osok (DEO) setelah dihadang kepala suku dan warga yang hendak menyampaikan aspirasi secara langsung.
Peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah rombongan Wakil Presiden tiba sekitar pukul 16.45 WIT. Warga telah memadati area pintu keluar bandara sejak sebelum kedatangan, menciptakan situasi yang berubah menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah pusat dan masyarakat adat.
Tanpa pengawalan kendaraan patwal yang mencolok, Gibran keluar menggunakan mobil berwarna putih. Kehadirannya langsung disambut antusias warga yang mendekat dan berebut untuk bersalaman.
Di tengah kerumunan, Wakil Presiden berhenti dan berdialog dengan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Imeko Papua Barat Daya bersama sejumlah tokoh adat lainnya. Interaksi berlangsung sekitar sepuluh menit dengan fokus pada penyampaian aspirasi strategis masyarakat.
Isu utama yang disampaikan adalah dorongan percepatan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Imeko yang disebut belum terealisasi selama lebih dari dua dekade.
"Aspirasi yang kami sampaikan kepada Wakil Presiden terkait pemekaran Kabupaten Imeko yang sudah dua puluh tahun belum terealisasi. Ini juga bagian dari janji yang dulu pernah kami sampaikan kepada Presiden Jokowi melalui penyerahan noken," ujar Ketua LMA Imeko Papua Barat Daya, Esau Goboba.
Momen tersebut mencerminkan masih kuatnya ekspektasi masyarakat adat terhadap pemerintah pusat, khususnya dalam membuka akses komunikasi langsung sebagai jalur penyampaian aspirasi daerah.
Setelah mendengarkan aspirasi, Gibran melanjutkan agenda kunjungan menuju kawasan Saga untuk menemui mama-mama pedagang Papua dalam rangka kegiatan sosial memperingati Hari Kartini.
Kunjungan ini tidak hanya menjadi agenda kerja seremonial, tetapi juga memperlihatkan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, terutama dalam isu strategis seperti pemekaran wilayah dan pemerataan pembangunan.
Editor : Hanny Wijaya