Protes Peserta Lomba Pondok Natal: Pemuda Kota Sorong Kecewa Hadiah Dinilai Tak Manusiawi

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id — Protes peserta lomba Pondok Natal tingkat Kota Sorong mencuat ke ruang publik setelah sejumlah pemuda secara terbuka menyuarakan kekecewaan terhadap hadiah yang diberikan panitia lomba bentukan Pemerintah Kota Sorong.

Hadiah juara dinilai tidak sebanding dengan biaya, tenaga, dan pengorbanan masyarakat yang secara swadaya membangun pondok demi menyemarakkan Natal 2025. 

Lomba Pondok Natal 2025 tingkat Kota Sorong diikuti 60 kelompok peserta. Panitia menetapkan enam kelompok sebagai pemenang dan menyerahkan hadiah berupa piala serta uang pembinaan dalam seremoni di Gedung Lambert Jitmau, Senin (12/1/2026). Penyerahan hadiah dilakukan oleh Wakil Wali Kota Sorong, Anshar Karim. 

Namun, alih-alih mendapat apresiasi, keputusan panitia justru memicu gelombang kekecewaan. Para peserta menilai besaran hadiah tidak mencerminkan kontribusi nyata masyarakat yang mengeluarkan biaya pribadi hingga belasan juta rupiah. 

Perwakilan peserta dari Kompleks Sorpus Kampung Baru, Maikel Jitmau, menyebut hadiah juara pertama senilai Rp5 juta sama sekali tidak rasional jika dibandingkan dengan biaya pembangunan pondok yang menembus Rp12–13 juta.
“Ini bukan soal besar atau kecilnya uang hadiah, tetapi soal penghargaan. Kami membantu pemerintah memperindah kota di bulan Desember tanpa dana sepeser pun dari panitia. Semua swadaya,” tegas Maikel. 

Ia menilai, sebagai kegiatan yang diprogramkan pemerintah daerah, lomba tersebut seharusnya disertai dukungan anggaran yang layak, bukan justru membebani masyarakat.
“Perlombaan futsal di tingkat kompleks saja hadiahnya bisa lebih besar. Ini kegiatan rohani, skala kota, bahkan relevan secara nasional. Tapi penghargaan dari pemerintah daerah sangat kecil. Kami merasa tidak dihargai,” ujarnya. 

Nada serupa disampaikan Ketua Lomba Pondok Natal Sorpus, Yahya Burdam. Ia meminta Pemerintah Kota Sorong segera memberikan klarifikasi resmi terkait dasar penetapan hadiah serta ketiadaan dukungan biaya pembangunan pondok.
“Kalau memang ada kebijakan tertentu, seharusnya dijelaskan sejak awal. Uang yang kami keluarkan bukan sedikit. Ini bisa menjadi preseden buruk karena generasi muda bisa enggan ikut lagi pada 2026,” kata Yahya. 

Menurutnya, lomba yang sejatinya bertujuan memperkuat nilai kebersamaan dan spiritual justru berpotensi mematikan partisipasi warga jika dikelola tanpa keadilan.

Koordinator Karang Taruna Kelurahan Klabala Sorong Kota, Figolus Kambu, menegaskan kekecewaan peserta bukan diarahkan kepada pimpinan daerah, melainkan kepada panitia lomba.
“Kami bangun pondok Natal dengan dana sendiri, dari pernak-pernik sampai konstruksi. Pengeluaran jauh lebih besar dari hadiah. Kami sangat kecewa dengan panitia, bukan dengan Wali Kota,” tegas Figolus. 

Ia bahkan membandingkan dengan daerah lain di Papua yang tetap mampu memberikan hadiah puluhan hingga ratusan juta rupiah meski berada dalam situasi efisiensi anggaran.
“Kami yakin Pak Wali Kota ingin yang terbaik. Tapi pemberian hadiah seperti ini kami duga dimainkan oleh segelintir orang di panitia. Ini kegiatan untuk rakyat, bukan antar-OPD,” ujarnya. 

Figolus menekankan bahwa Kota Sorong yang majemuk membutuhkan kegiatan positif untuk merawat toleransi dan kedamaian. Namun, jika partisipasi masyarakat tidak dihargai, kepercayaan publik terhadap program pemerintah berisiko terkikis.

Para peserta menegaskan kedatangan mereka ke pemerintah bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan menuntut kejelasan, transparansi, dan keadilan agar kejadian serupa tidak terulang. 

Sementara itu, Redaksi iNewssorongraya.id telah berupaya menghubungi panitia lomba Pondok Natal melalui pesan WhatsApp. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan atau klarifikasi resmi dari pihak panitia.

Editor : Hanny Wijaya