Tegas! Bupati Raja Ampat Ancam Tutup UPTD BLUD Papua Barat Daya Dihadapan Gubernur Elisa Kambu

WAISAI, iNewssorongraya.id – Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, melontarkan pernyataan keras yang mengguncang forum resmi bersama Gubernur Papua Barat Daya. Ia menegaskan siap menutup Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD KKP) milik Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang beroperasi di Raja Ampat.

“Hari ini saya bikin pernyataan terakhir dengan Pak Gubernur bahwa saya mau tutup BLUD yang punya Provinsi Papua Barat Daya,” tegas Orideko, disambut riuh tepuk tangan para tokoh adat, Ketua DPRD Provinsi, dan Ketua MRPBD yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Bupati Orideko menuding keberadaan BLUD tidak pernah memberi kontribusi nyata bagi daerah maupun masyarakat. Padahal, Raja Ampat selama ini dikenal sebagai surga dunia yang memiliki hasil laut melimpah dan menjadi destinasi wisata kelas internasional.

“Kami punya daerah, kami punya hasil perikanan yang melimpah tetapi kami tidak pernah menikmati hasilnya. Kami juga punya wisata, turis datang banyak-banyak dari Sorong, tapi kami tidak tahu,” ujar Orideko dengan nada kecewa.

Orideko menilai akar persoalan terletak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan kewenangan pengelolaan perikanan dari kabupaten ke provinsi. Sejak itu, BLUD UPTD KKP berdiri, namun tanpa koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

“BLUD ini kami yang bangun, namun karena aturan pemekaran provinsi kewenangan itu pindah. Masalahnya, BLUD tidak pernah berkomunikasi dengan pemerintah daerah, jadi kami mau tutup saja,” tegasnya lagi.

Selain persoalan kewenangan, Bupati juga menyoroti maraknya praktik pengeboman ikan yang kembali terjadi di wilayah Waigeo Barat dan Batanta. Ia menilai fenomena ini bukti nyata lemahnya pengawasan, sehingga BLUD layak dievaluasi bahkan asetnya ditarik kembali untuk dikelola Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Menanggapi ultimatum keras itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memilih langkah diplomasi. Ia mengaku terbuka untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.

“Untuk BLUD, daripada kita baku tolak sini sana, kita jadwalkan secepatnya. Kita duduk sama-sama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat,” ujar Elisa Kambu.

Pertemuan ini menjadi titik panas dalam dinamika hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tarik-menarik kewenangan pengelolaan kekayaan Raja Ampat — mulai dari laut hingga pariwisata — kini semakin terang benderang.

Pernyataan keras Bupati Orideko sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah pusat agar meninjau ulang regulasi yang dianggap meminggirkan daerah penghasil potensi terbesar di Papua Barat Daya ini.

Editor : Hanny Wijaya