Update Kasus Tambang Emas Ilegal Papua: Polda Tetapkan 6 Tersangka, Termasuk 4 WNA Asal China

Jayapura, iNewssorongraya.id – Polda Papua kembali menegaskan komitmennya memberantas praktik pertambangan tanpa izin. Enam orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di Kampung Kalipur, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Dari enam tersangka tersebut, empat di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) asal China dan dua lainnya warga Indonesia (WNI).

Baca Juga

Ditreskrimsus Polda Papua Bongkar Tambang Emas Ilegal di Keerom, 9 Pekerja Ditangkap

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua, Kombes Pol. I Gusti Gede Era Adhinata, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Tim Ditreskrimsus langsung bergerak ke lokasi pada Selasa (26/8/2025) dan menemukan sembilan orang tengah melakukan aktivitas penambangan.

“Saat diminta surat izin, mereka tidak dapat menunjukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah. Sembilan orang langsung kami amankan beserta barang bukti,” ujar Kombes Era, Senin (9/9/2025).

Dari hasil penyelidikan, enam orang ditetapkan sebagai tersangka dengan peran berbeda. Mereka adalah:

• AAM H.N. (47), WNI, Direktur PT Saveree Gading International Group, berperan sebagai penyedia modal dan sarana prasarana.
• C.L. (46), WNA China, teknisi mesin survei, mengawasi produksi serta melatih karyawan.
• W.C.D. (60), WNA China, teknisi listrik yang bertugas memperbaiki peralatan tambang.
• C.H.T. (40), WNA China, berperan sebagai penghubung investor dengan pihak lokal.
• C.D. (41), WNA China, investor yang aktif terlibat di lapangan.
• L.H.S. (46), WNI, penerjemah sekaligus koordinator gaji pekerja.

Baca Juga

Kapolda PB Ultimatum Pemodal Tambang Emas Ilegal: “Kami Bongkar Jaringan Ini Sampai ke Akar!”

Polisi menyita barang bukti berupa emas seberat 257 gram, peralatan penambangan, satu unit alat berat jenis caterpillar PC 200, dokumen perusahaan, serta paspor dan KTP milik para tersangka.

“Motif para pelaku adalah menghindari kewajiban pajak negara dari hasil tambang emas ilegal. Aktivitas ini telah berlangsung sejak Mei hingga Juli 2025,” jelas Kombes Era.

Para tersangka dijerat Pasal 158 juncto Pasal 35 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP karena bersekongkol melakukan tindak pidana.

Baca Juga

Polda Papua Barat Bongkar Sindikat Tambang Emas Ilegal: Amankan 19 Tersangka dan Barang Bukti

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, menegaskan bahwa penindakan ini menjadi bukti keseriusan pihak kepolisian menjaga Papua dari praktik pertambangan ilegal.

“Setiap aktivitas pertambangan tanpa izin akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum. Ini adalah bentuk komitmen kami menjaga agar sumber daya alam Papua tidak dirusak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Polda Papua juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Imigrasi dan Kementerian ESDM agar proses hukum berjalan transparan. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk mematuhi aturan agar tidak merugikan negara serta merusak lingkungan.

Baca Juga

5 Tersangka Penambangan Emas Ilegal di Raja Ampat Diamankan Ditpolairud Polda Papua Barat

Aktivitas tambang ilegal tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan Papua. Kerusakan ekosistem sungai, pencemaran, hingga konflik sosial di sekitar lokasi rawan terjadi akibat praktik penambangan tanpa izin.

Dengan pengungkapan ini, Polda Papua berharap dapat memberikan efek jera sekaligus peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba menjalankan usaha tambang ilegal di tanah Papua.

Editor : Hanny Wijaya