Cegah Gejolak Sosial, Bupati Raja Ampat Temui Warga Manyaifun Usai IUP Tambang Nikel Dicabut Negara

RAJA AMPAT, iNewssorongraya.id – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bertindak cepat mencegah potensi gejolak sosial di akar rumput, menyusul pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Pulau Batang Pele oleh Presiden Prabowo Subianto. Rabu (11/6/2025), Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam memimpin langsung kunjungan ke Kampung Manyaifun, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, untuk menyerap aspirasi warga terdampak.

Baca Juga

Protes Suku Kawei, Usir Kapal Wisata dan Tutup Akses Pulau Wayag

Kehadiran orang nomor satu di Raja Ampat itu didampingi unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat sipil dan militer, sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah pasca-pencabutan izin tambang.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas dampak yang dirasakan warga akibat penutupan tambang. Kami hadir untuk mendengar, mencatat, dan mencari solusi terbaik,” tegas Bupati Orideko dalam dialog terbuka bersama masyarakat.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf dari Gubernur Papua Barat Daya yang batal hadir karena agenda mendadak. Turut serta dalam kunjungan ini, Wakil Bupati Raja Ampat Drs. Mansur Syahdan, Dandim 1805/RA Letkol Czi Tri Wibowo, anggota MRP Papua Barat Daya Mesak Mambraku, Danposal Waisai Lettu Laut Rano Susanto, serta perwakilan dari BAIS Papua Barat Daya.

Baca Juga

Breaking News: Pemilik Hak Ulayat Palang Pulau Wayag, Protes Pencabutan Izin Tambang Nikel

Kekecewaan Warga Disampaikan Terbuka

Dalam pertemuan yang berlangsung tanpa sekat, sejumlah tokoh adat, agama, dan pemuda menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap hilangnya mata pencaharian utama usai tambang ditutup.

Baca Juga

Desakan Keras! DPR Minta Menteri Bahlil Cabut Permanen Izin Tambang Nikel Perusak Raja Ampat

“Kami mohon agar tambang dan sektor homestay bisa berjalan berdampingan. Sejak tambang ditutup, situasi ekonomi tidak menentu. Kami tak bisa menjamin keamanan tetap stabil jika tak ada solusi cepat,” ujar seorang tokoh masyarakat.

Bupati: Ini Keputusan Negara, Kita Harus Jaga Kerukunan

Baca Juga

Temuan KLHK: Pulau Manuram Diduga Alami Kerusakan Parah Akibat Tambang Nikel

Menjawab keluhan warga, Bupati Orideko menjelaskan bahwa pencabutan izin tambang merupakan keputusan negara untuk menyelamatkan lingkungan dan merespons aspirasi masyarakat yang menolak tambang.

“Kami mohon pengertian warga. Ada yang senang karena alam terlindungi, ada yang kecewa karena kehilangan pekerjaan. Tapi ini keputusan negara. Mari kita jaga kerukunan di tengah perbedaan,” ucapnya.

Baca Juga

Pemprov Tegaskan Komitmen Lindungi Raja Ampat: Investasi Harus Bawa Manfaat Tanpa Merusak Lingkungan

Pemerintah Siapkan Solusi Nyata

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menegaskan komitmennya untuk menyiapkan pelatihan keterampilan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat terdampak. Aspirasi yang dihimpun akan dibawa ke forum resmi Rapat Kerja Kepala Daerah se-Papua Barat Daya yang dijadwalkan berlangsung 16 Juni 2025 di Waisai.

“Segala keluhan hari ini kami terima. Beri kami waktu untuk mencari solusi,” ujar Wakil Bupati Raja Ampat, Drs. Mansur Syahdan, M.Si.

Langkah Antisipatif Lebih Luas

Pemerintah provinsi dan kabupaten juga telah menyusun agenda kunjungan lanjutan ke sejumlah kampung sekitar wilayah eks tambang, guna meredam potensi konflik sosial dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang merasa diabaikan.

Langkah jemput bola ini menjadi strategi penting untuk memastikan proses transisi pasca-penutupan tambang berjalan damai dan berkeadilan.

Editor : Hanny Wijaya