Protes Suku Kawei, Usir Kapal Wisata dan Tutup Akses Pulau Wayag

WAYAG, iNewssorongraya.id — Masyarakat adat Suku Kawei di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mengusir sejumlah kapal wisata dan menutup seluruh akses ke Pulau Wayag, ikon wisata dunia, sebagai bentuk protes terhadap rencana pencabutan izin tambang nikel oleh pemerintah pusat.

Aksi yang berlangsung sejak Senin (9/6) sore ini dipimpin oleh perwakilan empat marga pemilik hak ulayat Pulau Wayag, yakni Ayelo, Daat, Ayei, dan Arempele. Mereka menyatakan penutupan kawasan pariwisata sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan negara yang dinilai mengancam masa depan ekonomi masyarakat adat.

“Kami atas nama empat marga, Ayelo, Daat, Ayei dan Arempele, menutup seluruh aktivitas pariwisata di Kepulauan Wayag. Kami tidak mengganggu wisata, tapi kenapa atas nama pariwisata justru mau mengganggu perusahaan kami yang telah kami perjuangkan demi masa depan anak cucu kami,” tegas Luther Ayelo, tokoh adat dan pemilik hak ulayat Pulau Wayag.

Selain menutup akses wisata, warga juga mengusir sejumlah kapal wisata yang berlabuh di perairan sekitar Wayag. Aksi ini dipicu oleh rencana pencabutan izin operasi PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), perusahaan tambang nikel yang disebut telah bekerja sama secara sah dengan masyarakat adat.

Masyarakat adat menilai, tambang justru memberikan kontribusi ekonomi yang lebih nyata ketimbang sektor pariwisata konservasi yang selama ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan lokal.

“Kami tidak mencuri, kami kerja di atas tanah kami sendiri. Kalau perusahaan kami ditutup, maka Pulau Wayag juga kami tutup,” kata Luther dengan nada geram.

Mereka juga mengecam narasi yang menyudutkan perjuangan masyarakat adat di media sosial. Menurut mereka, aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap konservasi, melainkan bentuk pembelaan terhadap hak kelola tanah adat dan akses hidup yang sah.

Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat Suku Kawei mendesak pemerintah pusat untuk mencabut rencana pencabutan izin tambang dan segera memberikan jaminan hukum serta perlindungan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat dan pekerja tambang lokal.

Aksi pemalangan Pulau Wayag masih terus berlangsung hingga berita ini diterbitkan. Warga menegaskan bahwa tidak akan membuka kembali akses wisata sebelum ada kejelasan resmi dari negara mengenai nasib izin tambang nikel di wilayah adat mereka.

Editor : Chanry Suripatty