Pemkab Tegaskan Pengumuman Seleksi DPRK Otsus Sesuai Prosedur, LMA: Tak Transparan dan Tak Adil

TEMINABUAN, iNewssorongraya.id – Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, akhirnya angkat bicara terkait aksi pemalangan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Jumat (2/5/2025). Aksi itu dipicu ketidakpuasan atas hasil seleksi administrasi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) jalur otonomi khusus (Otsus).

Wakil Bupati Sorsel, Yohan Bodori, menegaskan bahwa pengumuman yang dikeluarkan oleh panitia seleksi (pansel) sudah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan hasil seleksi yang sah. Ia meminta semua pihak untuk menempuh jalur komunikasi resmi bila ada keberatan.

“Kami sebagai pemerintah hanya menerima laporan dari pansel. Mereka menyampaikan hasil seleksi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dan sudah melalui proses evaluasi. Jika ada yang belum puas, sebaiknya berkoordinasi langsung ke pansel, bukan melakukan aksi pemalangan,” ujar Yohan kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa setiap calon anggota DPRK harus memenuhi sejumlah kriteria, termasuk usia, kesehatan, psikologi, dan dokumen rekomendasi. Hasil seleksi kemudian mengerucut pada lima besar, sementara nama-nama lain akan masuk daftar calon tunggu.

Namun di sisi lain, LMA Sorong Selatan menilai proses seleksi tidak mencerminkan prinsip keadilan. Sekretaris LMA, Agustina Dedaida, menyebut pemalangan yang dilakukan di Kantor Kesbangpol pada Jumat sore merupakan aksi spontanitas masyarakat adat yang merasa tidak dihargai dalam mekanisme seleksi.

“Kami mendapati bahwa ada suku yang sama sekali tidak memiliki perwakilan dalam daftar seleksi. Padahal, aturan menyebutkan tiap dapil idealnya mewakili satu suku. Ini tidak adil,” jelas Dedaida.

Ketua LMA Gemna Sorsel, Herit Ani, menyampaikan kritik keras terhadap kinerja pansel yang dianggap tidak profesional dan cenderung berpihak. Ia mengaku, pihaknya telah menyerahkan berkas calon sesuai prosedur, namun tidak mendapat tanggapan hingga hasil diumumkan.

“Tiba-tiba saja nama-nama diumumkan tanpa ada klarifikasi atau pemberitahuan resmi. Bahkan ada calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat, tetap diloloskan. Kami merasa proses ini tidak transparan dan tidak akuntabel,” ungkap Herit.

Herit juga menyoroti dugaan campur tangan organisasi tertentu yang memasukkan calon tanpa proses seleksi resmi. Ia menegaskan bahwa sukunya sama sekali tidak mendapat jatah meski telah mengajukan tiga calon yang memenuhi syarat.

“Kalau benar ini seleksi untuk perwakilan Otsus, maka semua suku harus diberi kesempatan yang sama. Kalau tidak, ini akan menimbulkan ketegangan sosial,” tegasnya.

Saat ini, LMA menuntut evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi DPRK jalur Otsus serta keterbukaan data dari panitia seleksi. Mereka berharap pemerintah dan pansel segera membuka ruang dialog untuk menyelesaikan polemik ini secara adil dan bermartabat.

Editor : Hanny Wijaya