Koreksi 20 Tahun Otsus Jadi Pelajaran, BP3OKP Tegaskan Pembangunan Papua Harus Tepat Sasaran

SORONG, iNewssorongraya.id – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menegaskan bahwa koreksi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) selama 20 tahun terakhir harus dijadikan pelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Ketua BP3OKP, Otto Ihalauw, menekankan bahwa lembaga ini hadir bukan sekadar sebagai pengawas, melainkan juga sebagai penggerak pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP).

Baca Juga

Ketua LMA dan BP3OKP Papua Barat Daya Tegaskan Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis

“BP3OKP bekerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (Perpres 24 Tahun 2023). Ada empat misi utama yang menjadi dasar kerja kami: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai,” ujar Otto dalam wawancara di Kantor BP3OKP Kota Sorong, Selasa (23/9/2025).

Menurut Otto, sektor pariwisata menjadi prioritas dalam misi Papua Produktif. Papua Barat Daya disebut memiliki kekayaan luar biasa, mulai dari wisata bahari Raja Ampat hingga konservasi hutan di Tambrauw.

“Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk peningkatan status Bandara Internasional Domine Eduard Osok (DEO) sebagai pintu masuk utama ke Papua,” jelasnya.

Baca Juga

Tempuh Perjalanan Udara 5 Jam, Wapres Ma'ruf Amin Tiba di Jayapura Papua

Selain itu, BP3OKP juga mengawal pembangunan Pelabuhan Laut Arborek agar sesuai dengan kearifan lokal. “Kami menerima aspirasi agar pembangunan dermaga tidak menggunakan struktur beton yang bisa merusak terumbu karang,” ungkap Otto.

Kerja sama dengan pemerintah daerah juga dilakukan di Tambrauw, khususnya terkait pengembangan pariwisata berbasis tradisi sasi hasil laut seperti udang dan lobster. “Kami bekerja sama dengan bupati untuk menghidupkan potensi-potensi lokal,” tambahnya.

Otto menegaskan, BP3OKP tidak hanya bergerak di bidang perencanaan, tetapi juga memastikan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana Otsus. Lembaganya bekerja sama dengan BPKP, BPK, KPK, serta bersinergi dengan DPR dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri akan mengadakan kegiatan bersama untuk memperkuat peran DPR, MRP, dan BP3OKP dalam percepatan pembangunan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam bidang perencanaan, Otto mengungkapkan pihaknya aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) dengan mendorong pendekatan sistemik. Artinya, pembangunan pariwisata tidak bisa hanya ditangani sektor pariwisata, tetapi harus didukung sektor transportasi dan infrastruktur lain.

“Program pembangunan harus menyelesaikan masalah, bukan sekadar pengulangan atau copy-paste. Evaluasi Otsus semakin diperketat, termasuk persyaratan penyaluran dana. Program yang tidak tepat sasaran akan dicoret,” tegasnya.

Otto menambahkan, Kementerian Keuangan saat ini sedang melakukan evaluasi pelaksanaan Otsus 2025 dan penyusunan RAP 2026. “Masukan dari masyarakat, termasuk media, menjadi catatan penting. Koreksi terhadap pembangunan 20 tahun lalu tidak boleh terulang. Semua harus diarahkan untuk kepentingan Orang Asli Papua,” pungkasnya.

Editor : Hanny Wijaya