BP3OKP Tegaskan Peran Strategis: Kawal Otsus, Bangun Papua dengan Pendekatan Sistemik

SORONG, iNewssorongraya.id – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menegaskan komitmennya sebagai motor koordinasi dan fasilitasi utama dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua. Ketua BP3OKP, Otto Ihalauw, menyatakan lembaga ini tidak hanya hadir sebagai pengawas, melainkan sebagai penggerak agar setiap kebijakan benar-benar berdampak pada Orang Asli Papua.

Baca Juga

Koreksi 20 Tahun Otsus Jadi Pelajaran, BP3OKP Tegaskan Pembangunan Papua Harus Tepat Sasaran

“BP3OKP bekerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (Perpres 24 Tahun 2023). Ada empat misi utama yang menjadi dasar kerja kami: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai,” ujar Otto dalam wawancara di Kantor BP3OKP Kota Sorong, Selasa (23/9/2025).

Menurut Otto, sektor pariwisata merupakan pilar penting dalam misi Papua Produktif. Papua Barat Daya, kata dia, menyimpan potensi besar, mulai dari wisata bahari Raja Ampat hingga konservasi hutan di Tambrauw.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk peningkatan status Bandara Internasional Domine Eduard Osok (DEO) sebagai pintu masuk utama ke Papua,” jelasnya.

Baca Juga

Ketua LMA dan BP3OKP Papua Barat Daya Tegaskan Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis

BP3OKP juga mengawal pembangunan Pelabuhan Laut Arborek dengan memastikan proyek tersebut selaras dengan kearifan lokal. “Kami menerima aspirasi agar pembangunan dermaga tidak menggunakan struktur beton yang bisa merusak terumbu karang,” ungkapnya.

Selain itu, lembaga ini menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tambrauw untuk menghidupkan tradisi sasi laut, terutama pengelolaan udang dan lobster, sebagai bagian dari wisata berbasis kearifan lokal.

Otto menegaskan pembangunan pariwisata harus dilakukan dengan pendekatan sistem. Ia menyebutkan, keberhasilan sektor wisata tidak bisa dilepaskan dari dukungan sektor lain seperti perhubungan dan transportasi.

Baca Juga

Tempuh Perjalanan Udara 5 Jam, Wapres Ma'ruf Amin Tiba di Jayapura Papua

“Dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), kami sudah mengingatkan OPD terkait agar pembangunan sektor pariwisata harus ditopang infrastruktur penghubung antarobjek wisata. Ini menjadi catatan serius, dan masukan dari wartawan juga kami terima sebagai bahan pembahasan RAP 2026 pada November mendatang,” jelasnya.

Otto mengungkapkan pihaknya baru bertemu dengan Kepala Balai Jalan dan Jembatan Nasional. Dalam pertemuan itu, ia menekankan pentingnya prioritas pembangunan jalan yang berdampak langsung pada akses pariwisata dan memiliki multiplier effect ekonomi.

“Program daerah harus menyelesaikan masalah nyata, bukan sekadar menyalin program yang tidak sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Selain koordinasi pembangunan, BP3OKP menjalankan fungsi pengawasan dengan menggandeng BPKP, BPK, dan KPK. Otto menegaskan, salah satu mandat utama lembaganya adalah mengawal dana Otonomi Khusus (Otsus) agar tidak salah sasaran.

“Evaluasi pelaksanaan Otsus semakin ketat, persyaratan penyaluran dana diperketat. Program infrastruktur harus diarahkan secara tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Otto menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga sedang melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana Otsus tahun 2025, sekaligus persiapan penyusunan RAP 2026.

Menutup keterangannya, Otto menegaskan BP3OKP ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan di Papua bersifat terukur dan berdampak nyata.

“Kami ingin memastikan Papua Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua. Koreksi terhadap pelaksanaan Otsus 20 tahun lalu harus jadi pelajaran agar kesalahan tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Editor : Hanny Wijaya