SORONG, iNewsSorongRaya.id – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya menegaskan bahwa relasi kemitraan antara kepolisian dan insan pers tidak boleh terjebak dalam agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi fondasi ekosistem informasi publik yang transparan, demokratis, dan berintegritas. Kemitraan strategis ini wajib menjunjung tinggi independensi pers tanpa menjadikan media sebagai perpanjangan tangan institusi penegak hukum.
Komitmen tersebut mengemuka dalam forum dialog kelembagaan yang dipimpin Kapolda Papua Barat Daya bersama jajaran pejabat utama dan puluhan awak media di Mapolda Papua Barat Daya, Kota Sorong, Jumat (13/11/2026). Pertemuan ini dirancang untuk menyelaraskan mekanisme komunikasi publik sekaligus menegaskan batas kewenangan masing-masing lembaga demi menjaga supremasi hukum.
Dalam arahannya, Kapolda Papua Barat Daya menyoroti perbedaan mandat yuridis antara kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan pers yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Perbedaan fungsi tersebut justru menjadi pilar utama dalam membangun kolaborasi yang setara, akuntabel, dan saling menghormati ruang kerja profesional.
"Polri dan pers memiliki mandat berbeda, namun memikul tanggung jawab strategis yang sama untuk melayani kepentingan publik melalui informasi kredibel serta penegakan supremasi hukum," tegas Kapolda Papua Barat Daya di hadapan peserta dialog.
Lebih lanjut, pimpinan tertinggi kepolisian di provinsi termuda ini menekankan bahwa pihaknya sangat menghormati fungsi kontrol sosial, investigasi, hingga kritik konstruktif yang dijalankan jurnalis terhadap kinerja aparat. Keterbukaan informasi dari kepolisian harus diimbangi dengan kepatuhan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik, terutama dalam menguji akurasi fakta dan menerapkan asas praduga tidak bersalah.
Tantangan derasnya arus informasi digital dan maraknya jurnalisme warga (citizen journalism) turut menjadi sorotan tajam dalam pertemuan tersebut. Tanpa proses verifikasi berlapis dari media arus utama, kabar yang belum teruji validitasnya berisiko memicu disinformasi dan keresahan sosial di tengah masyarakat.
"Kemitraan ini bukan hubungan subordinatif, sehingga media tetap bebas menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bertanggung jawab demi menjaga kualitas demokrasi di Papua Barat Daya," ujarnya.
Selain menekan potensi hoaks, jurnalisme yang proporsional dinilai krusial untuk mencegah fenomena fear of crime atau ketakutan berlebihan warga terhadap ancaman kejahatan akibat pemberitaan kriminalitas yang sensasional. Pemberitaan yang kontekstual akan membantu warga memahami situasi keamanan secara rasional tanpa memicu stigma sosial.
Melalui kesepahaman baru ini, Polda Papua Barat Daya berkomitmen membuka akses data penanganan perkara dan situasi keamanan secara faktual serta tepat waktu sesuai koridor hukum. Sinergi yang berlandaskan saling percaya dan independensi tersebut diharapkan mampu memperkokoh stabilitas keamanan sekaligus mengawal laju pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat Daya secara berkelanjutan.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
