SORONG KOTA, iNewsSorongRaya.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) dalam status waspada. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 menunjukkan daerah otonomi baru ini masih terjebak di zona rentan korupsi.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua Manurung, memetakan tiga titik rawan penyelewengan utama. Sektor krusial tersebut mencakup pengelolaan anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta manajemen aparatur sipil negara (ASN). Lembaga antirasuah ini juga memberikan atensi khusus pada penyaluran dana hibah dan pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota legislatif.
"Hasil survei menunjukkan sektor anggaran, PBJ, dan manajemen ASN masih sangat rentan penyelewengan," ungkap Maruli seusai memimpin rapat evaluasi di Sorong, Jumat.
Ia mendesak seluruh jajaran birokrasi daerah agar menjalankan sistem keuangan secara transparan. Langkah pencegahan ini bertujuan menutup rapat celah suap, gratifikasi, hingga potensi konflik kepentingan.
Merespons peringatan tajam tersebut, Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ortis Sagrim, menyatakan kesiapannya untuk memperketat fungsi pengawasan dewan. Pihaknya berjanji akan mengawal setiap tahapan perencanaan anggaran agar terbebas dari praktik kotor.
"Kami mendukung penuh langkah KPK. Seluruh proses perencanaan ke depan harus benar-benar taat aturan main," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyambut baik evaluasi tata kelola pemerintahan dari komisi antikorupsi tersebut. Ia langsung menginstruksikan perbaikan sistemis mulai dari tahap perencanaan proyek, eksekusi, hingga laporan pertanggungjawaban.
Terkait sejumlah pejabat daerah yang kini terjerat kasus rasuah, Elisa memastikan pihaknya tidak akan memberikan perlindungan. Gubernur mempersilakan aparat penegak hukum untuk menindak oknum yang terbukti merampok uang negara.
"Kami tidak pandang bulu. Silakan aparat penegak hukum memproses oknum pejabat yang terbukti melakukan korupsi sesuai ketentuan pidana," tegasnya.
Kolaborasi pemberantasan korupsi ini telah disahkan melalui penandatanganan berita acara resmi antara KPK dan Pemprov PBD. Pengawasan ketat berlapis ini menjadi babak penentu untuk memastikan uang negara murni mengalir bagi pelayanan publik, bukan berlabuh ke kantong pribadi segelintir elite birokrasi.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
