SORONG KOTA, iNewsSorongRaya.id – Ratusan pekerja bongkar muat bersiap melumpuhkan operasional Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis (12/11/2026). Rencana aksi mogok kerja ini mencuat setelah mediasi sengketa selisih tarif senilai lebih dari Rp300 juta antara Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan PT Pelindo (Persero) Regional 4 berujung buntu.
Akar konflik bermula dari dugaan inkonsistensi Pelindo dalam menerapkan kesepakatan penyesuaian tarif. Dokumen kesepakatan tertanggal 23 Mei 2026 secara tegas menetapkan tarif baru berlaku efektif per 1 Juni 2026. Namun secara sepihak, Pelindo mendadak menerbitkan surat edaran pada 14 Oktober 2026 yang menggeser waktu pemberlakuan tarif menjadi 17 Oktober 2026.
Perubahan tanggal sepihak tersebut praktis menghanguskan hak selisih bayar pekerja selama empat bulan yang telah ditagihkan oleh pihak koperasi.
"Kami mempertanyakan alasan tarif baru dihitung mulai 17 Oktober. Padahal, kesepakatan bersama menetapkan aturan itu berlaku efektif sejak 1 Juni 2026. Selisih tarif ini adalah hak mutlak yang harus diselesaikan," tegas Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Sorong, Yoppy L. Raunsai, Rabu (11/11/2026).
Yoppy merinci, koperasi telah mengajukan tagihan resmi atas pekerjaan periode 1 Juni hingga 6 September 2026. Mediasi maraton selama empat jam yang digelar pada 11 November 2026 gagal membuahkan hasil karena manajemen Pelindo enggan menyentuh substansi pembayaran selisih tagihan tersebut.
Menyikapi hal ini, Mahmud Rumatiga, S.H., menegaskan sengketa ini bukan sekadar kendala teknis penyesuaian sistem aplikasi internal perusahaan.
"Setiap kesepakatan resmi harus menjadi rujukan pelaksanaan kewajiban. Persoalan administratif internal tidak boleh mengaburkan komitmen pembayaran hak pekerja yang sah," paparnya.
Kekecewaan pun memuncak di kalangan akar rumput. Ketua DPC Serikat Pekerja, Saraju Kilwalaga, memastikan surat pemberitahuan mogok kerja telah diserahkan sejak 9 November 2026. Pekerja menolak keras alasan penyesuaian sistem yang terus digunakan untuk menunda pembayaran.
"Kami merasa ditipu. Kesepakatan sudah diteken, tetapi hak selisih tarif belum dibayar. Alasan penyesuaian sistem aplikasi sama sekali tidak bisa menghilangkan kewajiban pembayaran," ungkapnya dengan nada kecewa.
Jika PT Pelindo Regional 4 tidak segera memberikan kepastian pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan, aktivitas stripping dan stuffing di Terminal Peti Kemas dipastikan lumpuh total. Publik kini menanti tanggung jawab institusional dan transparansi Pelindo dalam menuntaskan kewajibannya demi menjaga urat nadi logistik di gerbang Timur Indonesia.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
