SORONG, iNewssorongraya.id — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menuntut penanganan transparan terhadap kasus dugaan penembakan warga sipil di Kabupaten Maybrat. Desakan itu menguat setelah tim menemukan puluhan selongsong peluru dan memperoleh keterangan langsung dari saksi serta korban.
Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan lembaganya turun langsung ke lokasi untuk memastikan fakta tidak dibangun hanya berdasarkan informasi yang beredar di luar.
"Kami mau tegaskan hari ini bahwa Komnas HAM adalah representasi negara, yang hadir guna mengembalikan trust warga terhadap institusi di Republik Indonesia," katanya.
Tiga warga asal Kampung Aifam, Distrik Aifat Timur Tengah, sebelumnya dilaporkan tertembak di areal pondok kebun Kampung Ainod, Kali Kamundan, Distrik Aifat, pada Kamis (13/8/2026).
Dalam pemeriksaan lapangan, Komnas HAM menemukan puluhan selongsong peluru. Tim juga mendapatkan keterangan dari saksi dan korban yang disebut memberikan informasi secara rinci mengenai lokasi kejadian.
"Yang jelas kita harus menyikapi semua ini secara transparan, jika ada kelalaian maka seharusnya diambil tindakan tegas," ucapnya.
Frits menilai pengungkapan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai versi luka korban. Menurut dia, setiap keterangan harus diuji dengan kondisi tempat kejadian dan bukti material yang ditemukan.
"Kehadiran aparatur negara baik individu atau komando (TNI) harus hadir, dan ketika ada tindakan maka mewakili negara, jika terjadi kesalahan maka harus diperbaiki," jelasnya.
Pernyataan tersebut tidak serta-merta menunjuk institusi atau individu tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab. Komnas HAM justru meminta proses penyelidikan berjalan berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.
Frits juga menilai kondisi Papua yang rawan konflik menuntut setiap institusi negara bertindak dengan kehati-hatian dan berada dalam koridor hukum.
Ketua Komnas HAM menyatakan, tanah Papua adalah daerah yang rawan konflik, seluruh institusi negara jangan jalan sendiri dan melakukan tindakan sesuka hati kepada warga sipil termasuk di wilayah Maybrat.
Bagi Komnas HAM, keterangan warga menjadi bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan terhadap institusi negara. Frits menyebut pihaknya masih dipercaya masyarakat sehingga korban bersedia memberikan kesaksian secara rinci.
"Kami bersyukur masih ada lima warga sipil, yang jadi korban mau kasih ketenangan."
Temuan di lapangan selanjutnya akan dilaporkan secara berjenjang ke Jakarta. Komnas HAM juga memastikan seluruh bukti dan keterangan yang diperoleh akan menjadi bahan dalam proses pemantauan kasus.
"Pasti temuan kami di lokasi kejadian bakal diumumkan oleh Komnas HAM di Jakarta."
Kasus ini kini tidak hanya menjadi ujian bagi proses penyelidikan, tetapi juga bagi kemampuan negara memastikan setiap dugaan kekerasan terhadap warga sipil diperiksa secara transparan. Di tengah situasi Maybrat yang sensitif, akuntabilitas menjadi kunci agar pengungkapan fakta tidak berubah menjadi spekulasi baru.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
