BREAKING NEWS Sorong Diserang Panic Buying BBM Akibat Hoaks Pajak STNK, Polisi dan DPRD Turun Tangan

SORONG KOTA, iNewsSorongRaya.id - Jagat maya kembali menunjukkan sisi destruktifnya. Beredarnya informasi bohong alias hoaks terkait adanya sweeping pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah memicu kepanikan massal (panic buying) di Kota Sorong. Warga yang termakan isu bahwa kendaraan penunggak pajak tidak akan dilayani pembelian BBM subsidi dan langsung ditilang, berbondong-bondong menyerbu SPBU, memicu antrean panjang yang melumpuhkan lalu lintas di berbagai titik.

Keresahan masyarakat akibat kabar bohong sweeping pajak STNK langsung direspons oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Tim Patroli Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya bersama jajaran DPRD Kota Sorong turun tangan menetralisir situasi. Mereka memastikan bahwa informasi yang beredar luas di media sosial tersebut adalah isapan jempol belaka.

Kanit 1 Rajawali Dit Samapta Polda Papua Barat Daya, Ipda Surtin, menegaskan bahwa kepolisian turun langsung atas instruksi Kapolda guna meredam kepanikan. "Sesuai perintah Bapak Kapolda Papua Barat Daya melalui Dir Samapta, kami turun merespons keresahan masyarakat. Stok BBM sebenarnya sangat banyak. Kami imbau masyarakat tidak panik," tegas Ipda Surtin saat memantau kondisi di lapangan.

Pihak kepolisian juga memberikan peringatan keras kepada oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan di tengah situasi chaos ini. "Jika kami temukan ada oknum yang sengaja memanfaatkan situasi kepanikan ini untuk mengambil keuntungan atau menjual BBM melebihi harga wajar, maka akan kami tindak tegas," ancamnya.

Senada dengan kepolisian, Sales Branch Manager Papua Barat 1 PT Pertamina Patra Niaga, Yunus M, membantah keras adanya korelasi antara kewajiban pajak kendaraan dengan hak masyarakat mendapatkan BBM subsidi. Ia memastikan seluruh jenis BBM, mulai dari Pertalite hingga Dexlite, tersedia dalam jumlah yang cukup di terminal bahan bakar.

"Kami tegaskan tidak ada kaitan atau korelasinya antara pajak kendaraan dengan pembelian BBM subsidi. Pengiriman dari depot terus kami mobilisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sorong," jelas Yunus.

DPRD Kota Sorong pun turut menenangkan warga. Perwakilan dewan mengimbau masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dan tidak mudah terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kasus ini menjadi pelajaran berharga betapa berbahayanya penyebaran informasi palsu yang dapat mengganggu ketertiban dan merugikan hajat hidup orang banyak.

Editor : Hanny Wijaya