“Ini mafia proyek. Mereka pinjam bendera, ambil pekerjaan besar, sementara kami hanya dijadikan formalitas,” tegasnya.
Dalam aksinya, massa memberikan tenggat waktu satu minggu kepada BPJN dan Satker terkait untuk menindaklanjuti tuntutan melalui pertemuan resmi bersama kontraktor OAP.
“Kalau dalam satu minggu tidak ada kejelasan, kami akan palang kantor ini dan meminta Kepala Balai yang berkantor pusat di Manokwari datang langsung ke Sorong,” kata Thomas.
Dia juga menyayangkan absennya pejabat satker saat aksi berlangsung. “Ini kantor pelayanan publik. Aspirasi disampaikan secara damai, tapi pejabat tidak ada di tempat. Ini tidak boleh terus dibiarkan,” ujarnya.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan staf BPJN sempat menemui massa dan berjanji memfasilitasi komunikasi untuk pertemuan lanjutan dalam sepekan ke depan.
Aksi ini menjadi sinyal keras bagi seluruh instansi pembangunan di Papua Barat Daya agar menjalankan proyek infrastruktur secara adil, transparan, dan berpihak pada orang asli Papua sesuai amanat Otonomi Khusus.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
