SORONG KOTA, iNewsSorongraya.id – Senator Agustinus R. Kambuaya menantang anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja untuk melihat langsung kondisi pengungsi konflik di Papua, menyusul polemik pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale dalam Sidang Umum PBB terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Kambuaya menilai perdebatan diplomatik dan kritik terhadap pernyataan pihak luar tidak cukup untuk menjawab persoalan Papua. Negara harus membuktikan kehadirannya melalui perlindungan warga sipil, penanganan pengungsi, serta penyelesaian persoalan kemanusiaan di wilayah konflik.
Ia menyoroti nasib pengungsi dari Nduga dan Maybrat yang telah bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman, rumah, ternak, serta dusun mereka akibat konflik.
Dalam pernyataannya, Kambuaya secara terbuka mempertanyakan sejauh mana perhatian para pejabat terhadap kondisi masyarakat yang terdampak langsung.
“Bapak Abraham Sirajaja Yang Terhormat. Atensi Bapak Terkait Isu Ham di Papua. Pertanyaan Kami, Bapak Sudah Berapa Kali Menhunjungi Pengungsi Papua dan Datang Ke Zona Merah. Banyak Pengungsi Nduga, Maybrat Papua sudah bertahun2, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan Ternah, rumah dan dusun mereka. Bapak juga jangan duduk di ruang Ber Ac Dan Komentar saja,” kata Senator Agustinus R. Kambuaya dalam pernyataannya yang diterima Redaksi iNewssorongraya.id, Minggu (27/9/2026).
Kambuaya menegaskan, persoalan HAM Papua tidak boleh direduksi menjadi pertarungan pernyataan antara Indonesia dan negara lain. Menurut dia, perlindungan masyarakat yang terdampak konflik harus menjadi bagian utama dari respons pemerintah.
“Diplomasi harus berbasis data. Kritik terhadap Indonesia harus dijawab dengan data, tetapi penderitaan rakyat Papua juga tidak boleh diabaikan,” tegas Kambuaya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Abraham Sridjaja menyampaikan kritik terhadap pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam forum PBB.
Bagi Kambuaya, pemerintah Indonesia perlu menjawab kritik internasional secara tegas, terbuka, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, langkah diplomatik tersebut harus berjalan beriringan dengan penanganan persoalan kemanusiaan di lapangan.
Ia menekankan bahwa perlindungan warga sipil, penegakan HAM, penanganan kekerasan bersenjata, perlindungan pengungsi internal, dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting yang tidak boleh dikesampingkan.
Persoalan pengungsi menjadi salah satu perhatian utama karena warga yang meninggalkan kampung halaman menghadapi kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta akses terhadap kehidupan yang aman.
Kambuaya mengingatkan bahwa negara tidak cukup hadir ketika Papua menjadi sorotan dalam forum internasional. Kehadiran pemerintah justru dibutuhkan ketika masyarakat menghadapi konflik, kekerasan, pengungsian, dan persoalan kemanusiaan secara langsung.
“Papua membutuhkan negara yang hadir—bukan hanya ketika Papua dibicarakan di forum internasional, tetapi terutama ketika rakyat Papua menghadapi konflik, kekerasan, pengungsian, dan persoalan kemanusiaan,” tegas Senator Agustinus R. Kambuaya.
Pernyataan Kambuaya menempatkan penanganan pengungsi dan perlindungan warga sipil sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian seiring respons diplomatik Indonesia terhadap kritik internasional.
Pada akhirnya, ukuran kehadiran negara di Papua tidak hanya terletak pada ketegasan pernyataan diplomatik, tetapi juga pada perlindungan warga sipil, penanganan pengungsi, dan pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak konflik.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
