Alarm Keras BPK untuk Papua Barat Daya: Tata Kelola Aset dan Layanan Publik Masih Rapuh!

LEONI INDIRA
BPK Perwakilan Papua Barat Daya secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025.

“Kami yakin apa yang dituangkan dalam laporan ini sesuai dengan standar pemeriksaan BPK berdasarkan regulasi. Walaupun bekerja dengan keterbatasan, tuntutan masyarakat terus meningkat sehingga kami memerlukan pembinaan dan pendampingan,” kata Gubernur.

Ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, baik terkait pengelolaan keuangan, aset daerah, maupun kebijakan pelayanan publik.

“Pemerintah daerah akan bergerak cepat melakukan pembenahan agar kualitas layanan publik terus meningkat dan belanja daerah benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.

 

 

Editor : Hanny Wijaya

Sebelumnya
Halaman : 1 2 3 4

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network