Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu Sampaikan Empat Isu Strategis di Papua Barat Daya ke Menko AHY

JAKARTA, iNewssorongraya.id — Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyuarakan sejumlah persoalan krusial yang tengah dihadapi provinsi termuda di Indonesia dalam pertemuan terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Dalam forum bersama lima gubernur daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua itu, Elisa Kambu menegaskan bahwa konektivitas antarwilayah menjadi kunci pembuka isolasi ekonomi Papua Barat Daya.

“Saat ini, terkait pembangunan jalan dari Papua Barat Daya ke Bintuni untuk membuka keterisolasian daerah, ruas dari Papua Barat Daya menuju Bintuni itu masih belum tersambung. Ini menjadi perhatian kami, dan akan menjadi prioritas untuk segera dituju dan diselesaikan,” ujar Elisa Kambu di hadapan Menko AHY.

Selain isu infrastruktur jalan, Elisa Kambu juga menyoroti pembangunan pariwisata berkeadilan yang membuka ruang lebih besar bagi masyarakat adat dan pelaku ekonomi lokal di Raja Ampat.

“Raja Ampat memang sudah dikenal dunia dan telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional. Namun, saat ini yang menikmati keuntungan dari kunjungan wisatawan umumnya adalah pemilik modal besar dan pengusaha resort. Kami ingin agar masyarakat lokal juga bisa merasakan manfaat ekonomi dari kehadiran wisatawan, dengan dukungan infrastruktur yang lebih merata,” tegasnya.

Ia menilai, keterlibatan masyarakat lokal adalah fondasi penting agar pariwisata Papua Barat Daya tumbuh inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama, Elisa Kambu menyinggung ketimpangan fiskal dan minimnya infrastruktur pemerintahan di provinsi baru.
Ia meminta pemerintah pusat memperjelas pembagian tanggung jawab dalam penyediaan prasarana dasar agar DOB tidak tertinggal dalam tata kelola pemerintahan.

“Empat provinsi baru di Tanah Papua, termasuk Papua Barat Daya, hingga kini masih sangat terbatas prasarana pemerintahannya. Yang baru dibangun hanya kantor gubernur, MRP, dan DPRP. Sementara untuk kantor dinas dan badan belum ada sama sekali,” jelasnya.
“Dana transfer ke daerah kami tahun ini sebesar Rp1,4 triliun, dan tahun depan justru turun menjadi sekitar Rp800 miliar. Kami mohon atensi pemerintah pusat apakah pembangunan prasarana pemerintahan itu masih menjadi tanggung jawab pusat, atau akan dibebankan ke daerah DOB seperti kami,” tambahnya.

Isu strategis lain yang disampaikan Gubernur Elisa adalah pengembangan Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sebagai Bandara Embarkasi Haji Papua dan pusat konektivitas udara kawasan timur Indonesia.

“Bandara Sorong telah ditetapkan sebagai bandara internasional pada 8 Agustus 2025. Kami berharap bisa dikembangkan menjadi Bandara Embarkasi Haji untuk wilayah Papua, agar jamaah tidak perlu lagi berangkat melalui Makassar. Terminal sudah siap, dan kami sedang mengusulkan penambahan ruang terminal sebagai prioritas utama. Mohon dukungan dan atensi dari Bapak Menko untuk realisasi ini,” ungkapnya.

Menurutnya, status embarkasi tersebut akan menjadi simbol kemandirian Papua Barat Daya sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan memperkuat integrasi konektivitas darat, laut, dan udara di seluruh Tanah Papua.
Rapat koordinasi itu juga dihadiri Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai.

“Tadi kami membahas bagaimana membuka kawasan strategis, kawasan ekonomi baru. Kemudian kita membahas bagaimana menyelesaikan Trans-Papua sebagai backbone konektivitas di darat sekaligus backbone bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujar AHY.

AHY menyebut, pembangunan Papua tidak boleh berhenti pada aspek fisik semata, tetapi juga harus menyentuh martabat dan kesejahteraan masyarakat.

“Papua adalah tanah yang mulia yang dikaruniai Tuhan dengan berbagai sumber daya alam. Yang harus kami lakukan sekarang adalah bukan mengeksploitasinya, tetapi bagaimana sumber daya alam itu bisa memakmurkan semua warga Papua seiring dengan semangat kita meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,” tegas AHY.

Ia menutup arahannya dengan penekanan pada kolaborasi dan keadilan sebagai pilar utama menjaga stabilitas di Tanah Papua.

“Kalau kesejahteraan bisa diwujudkan, keadilan juga terus menjadi prinsip, maka keamanan, stabilitas politik itu akan terjaga dengan sendirinya. Indonesia adalah Papua, Papua adalah Indonesia,” pungkasnya.

Pertemuan strategis antara Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Menko AHY memperlihatkan arah kebijakan baru pembangunan Papua berbasis keadilan fiskal, pemerataan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat lokal.
Empat isu utama — jalan penghubung antarprovinsi, keadilan pariwisata, prasarana pemerintahan DOB, dan pengembangan Bandara DEO Sorong — menjadi simbol perjuangan Papua Barat Daya menuju kemandirian dan pertumbuhan inklusif.

Editor : Hanny Wijaya