JAKARTA, iNewssorongraya.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tidak hanya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga aktif memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui penugasan langsung insan terbaiknya sebagai Penjabat (Pj) kepala daerah. Inisiatif strategis ini menjadi praktik baik yang menegaskan bahwa nilai integritas bisa diterapkan secara nyata di birokrasi lokal.
Penugasan ini dimulai sejak 2024, berdasarkan mandat administratif yang selaras dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang memperluas fungsi lembaga dalam penguatan sistem antikorupsi secara menyeluruh.
“KPK tidak hanya berkontribusi langsung dalam pemberantasan korupsi. Sebagai bagian dari kehidupan berbangsa, KPK juga berupaya mendorong perbaikan tata kelola, pembangunan ekonomi daerah, dan menjadi teladan kepemimpinan yang berintegritas di daerah,” ujar Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, dalam diskusi media bertajuk "Praktik Baik Penugasan Kepala Daerah dari KPK: Tantangan dan Akselerasi", Rabu (4/6).
Kepemimpinan Berbasis Nilai di Daerah
Sejumlah pejabat tinggi KPK telah ditugaskan sebagai Pj kepala daerah di berbagai wilayah, membawa semangat antikorupsi ke lini pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Mereka adalah:
- Yonathan Demme Tangdilintin – Pj Bupati Mimika, Papua Tengah
- Edi Suryanto – Pj Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat
- Budi Waluya – Pj Bupati Ciamis, Jawa Barat
- Isnaini – Pj Bupati Bangka, Bangka Belitung
- Herda Helmijaya – Pj Bupati Nagekeo (NTT) & Pj Bupati Kudus, Jawa Tengah
Setiap wilayah memiliki tantangan spesifik yang dihadapi dengan pendekatan berintegritas dan berbasis pelayanan publik.
Di Mimika, Yonathan Demme memulai langkahnya dengan konsolidasi bersama Forkopimda dan penguatan budaya pelayanan yang transparan. “Dengan APBD Rp6 triliun, penting bagi kami menjaga akuntabilitas anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Herda Helmijaya di Nagekeo menyoroti tantangan geografis dan akses kebijakan pusat. “Leadership di daerah menjadi kunci,” katanya sembari menekankan pentingnya indikator wilayah sebagai basis pengambilan kebijakan.
Situasi unik terjadi di Bangka, di mana Pj Isnaini harus mengatasi kondisi pasca-pilkada yang dimenangkan oleh kotak kosong. “Saya bilang, yang pertama kali dipotong adalah anggaran bupati sendiri," ungkap Isnaini tentang langkah cepat memenuhi kebutuhan dana pilkada ulang.
Di Ciamis, Budi Waluya menemukan potensi korupsi di tingkat desa. “Banyak kasus pengadaan barang dan jasa, bahkan pencopotan kepala desa karena dugaan penggelapan. Ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan literasi antikorupsi di level desa,” ujarnya.
Berbeda dengan lainnya, Edi Suryanto di Pontianak menghadapi suasana pemerintahan yang relatif stabil. Ia fokus membangun kultur antikorupsi dalam birokrasi. “Saya manfaatkan setiap apel untuk menyisipkan pesan-pesan antikorupsi dan mendorong pelayanan publik yang terbuka,” tuturnya. Efisiensinya bahkan berhasil menghemat Rp48 miliar dari anggaran tahun berjalan.
Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Berdampak
Langkah progresif ini tidak hanya menghasilkan dampak administratif, tetapi juga simbolik. Kehadiran Pj dari KPK menjadi manifestasi nyata bahwa pemerintahan bersih bukan sekadar retorika, melainkan bisa dijalankan secara konsisten dan berdampak langsung pada rakyat.
“Kehadiran Pj dari KPK memberi inspirasi dan pemahaman langsung kepada ASN dan DPRD bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi itu bukan sekadar wacana, tapi bisa diwujudkan dengan kepemimpinan yang berani dan konsisten,” tegas Cahya Harefa.
Penugasan ini juga membuka ruang sinergi yang lebih luas antara KPK, pemda, dan DPRD. KPK tidak sekadar memperluas cakupan kerja, melainkan menciptakan efek multiplikasi dalam reformasi birokrasi: memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, dan meletakkan pondasi pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
