Polisi Usut Dugaan Pelecehan Seksual Staf Kominfo oleh Pejabat Pemkot Sorong di Kantor Wali Kota

SORONG, iNewsSorongRaya.id – Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Sorong Kota resmi menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong berinisial MF. Penanganan hukum ini bergulir setelah korban, seorang aparatur sipil negara (ASN) staf Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berinisial IT, melaporkan insiden yang menimpanya ke kepolisian.

Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga U Tan memastikan jajarannya telah menerima laporan tersebut dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan langsung memprosesnya secara intensif.

Baca Juga

Polisi Tetapkan ZA sebagai Tersangka Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sorong

"Iya benar, laporannya sudah masuk ke kami dan sudah diturunkan ke Unit PPA untuk ditindaklanjuti secara intensif sesuai aturan hukum," tegas AKP Afriangga saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11/2026).

Peristiwa memalukan ini diduga terjadi di salah satu lorong Kantor Wali Kota Sorong pada jam kerja dinas. Insiden bermula saat MF berpapasan dengan korban di area kantor pemerintahan tersebut.

Terduga pelaku mendadak menarik tangan serta merangkul bahu korban hingga posisi tubuh korban ikut menunduk. Dalam situasi terpojok itu, MF diduga memaksa korban berciuman sekaligus mengarahkan tangan korban ke bagian vitalnya.

Korban sempat berupaya melepaskan diri, tetapi rasa panik hebat membuatnya tidak berdaya untuk berteriak. Gejala trauma fisik seketika menyerang korban, mulai dari tubuh gemetar, jantung berdebar kencang, hingga keringat dingin.

Tekanan psikologis korban semakin berat lantaran terduga pelaku kerap memberikan perhatian berlebihan sebelum kejadian. Korban diliputi ketakutan bahwa oknum pejabat tersebut akan mengintimidasinya di luar lingkungan kantor apabila melakukan perlawanan terbuka.

Kini, publik menanti ketegasan penyidik kepolisian dan sikap resmi pimpinan Pemkot Sorong dalam menuntaskan skandal asusila di lingkungan birokrasi pemerintahan tersebut.

Editor: Hanny Wijaya