Rentan Korupsi! Rapor Merah Pemkot Sorong Ditelanjangi KPK

SORONG KOTA, iNewsSorongRaya.id  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rapor merah terhadap tata kelola pemerintahan Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penilaian ini muncul usai skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) daerah tersebut anjlok di bawah angka 20 dari skala maksimal 100.

Kondisi tersebut diperparah oleh hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang menempatkan Pemkot Sorong pada skor 73. Angka ini secara otomatis memasukkan birokrasi wilayah tersebut ke dalam zona rentan praktik rasuah. Fakta mengejutkan ini terungkap dalam rapat koordinasi evaluasi tata kelola daerah di Aula Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (11/11/2026).

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua, mendesak pemerintah setempat bertindak jauh lebih serius. Pihaknya memprioritaskan pembenahan mutlak pada tiga sektor krusial, yakni perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.

"Capaian MCSP Pemkot Sorong masih sangat rendah. Kami meminta upaya pencegahan korupsi benar-benar menjadi fokus utama secara serius," tegasnya.

Pada sektor penganggaran, lembaga antirasuah ini menyoroti tingginya kerentanan dalam pengelolaan dana hibah. Seluruh alur mekanisme, mulai dari tahapan pengajuan, pencairan, hingga laporan pertanggungjawaban, diwajibkan taat regulasi agar terhindar dari potensi penyimpangan anggaran.

Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kota Sorong, John Lewerissa, menyambut positif teguran dan evaluasi dari KPK tersebut. Ia menilai supervisi ini justru memperjelas batasan kewenangan anggota dewan, khususnya terkait pengelolaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) yang kerap menjadi polemik.

"Pokir adalah murni aspirasi warga hasil reses. Kami hanya memverifikasi dan menyampaikannya ke eksekutif, bukan menjadi pelaksana proyek," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti temuan krusial tersebut. Ia memastikan seluruh jajarannya akan membenahi mekanisme birokrasi dan keuangan daerah paling lambat Desember 2026 sesuai target kesepakatan.

"Kami akan mengevaluasi semua tahapan program agar transparan dan sesuai aturan perundang-undangan, sehingga manfaatnya langsung dirasakan rakyat," janjinya.

Evaluasi menyeluruh ini menjadi peringatan keras bagi aparatur negara di Kota Sorong. Pembenahan sistematis secara konsisten diharapkan mampu mendongkrak integritas birokrasi, sekaligus menutup rapat celah kebocoran uang negara secara permanen di masa mendatang.

Editor: Chanry Suripatty