Dinilai Bohongi Pers, SMSI Desak Wali Kota Sorong Evaluasi Kadis Kominfo

SORONG KOTA. iNewsSorongRaya.id – Kebijakan kerja sama publikasi Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong menuai kritik tajam. Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Papua Barat Daya, Muhammad Nasir Sukunwatan, mendesak Wali Kota Sorong Septinus Lobat segera mengevaluasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) James Burung atas dugaan pembohongan publik dan ketiadaan transparansi anggaran.

Baca Juga

Rentan Korupsi! Rapor Merah Pemkot Sorong Ditelanjangi KPK

Polemik ini mencuat setelah Dinas Kominfo Kota Sorong dinilai tebang pilih dalam merangkul perusahaan pers. Awalnya, James meminta dokumen administrasi dari 15 media arus utama sebagai syarat kemitraan peliputan. Namun pada tahap realisasi, pemerintah daerah secara sepihak hanya mengakomodasi delapan media dengan dalih keterbatasan dana.

Keputusan tertutup tersebut memicu kekecewaan insan pers. Nasir menilai, Kadis Kominfo bekerja tidak profesional dan terkesan memberikan harapan palsu.

“Kalau memang anggaran tidak cukup, kenapa harus meminta dokumen sejak awal? Lebih baik langsung gandeng delapan media tersebut tanpa harus mengumbar janji yang pada akhirnya tidak direalisasikan,” tegas Nasir di Sorong, belum lama ini.

Baca Juga

Pengurus Kerukunan Keluarga Manggarai Sorong Raya Resmi Dilantik, Siap Kawal Program Pemerintah

Direktur PT Sorong Raya Cyber Media ini memandang persoalan tersebut melampaui urusan finansial, melainkan menyangkut integritas dan etika birokrasi. Ia merasa institusi pers telah dipermainkan oleh janji manis pemerintah daerah.

“Ini namanya pembohongan kepada saya selaku pimpinan media. Sejak awal minta dokumen secara terbuka, tetapi saat kerja sama justru terkesan sembunyi-sembunyi,” ungkapnya.

Menyikapi ketidakadilan ini, Nasir mengimbau seluruh pimpinan redaksi yang merasa dipinggirkan agar segera menarik kembali berkas administrasi mereka dari meja Dinas Kominfo. Ia menekankan, kemitraan pemerintah dan pers harus berpijak pada prinsip kesetaraan, objektivitas, serta kepatuhan pada undang-undang.

Baca Juga

Janggal! Pemkot Sorong Diduga Terbitkan Rekomendasi Miras Meski 33 Usaha Tak Berizin

Pers bukan sekadar corong publikasi birokrasi, melainkan pilar keempat demokrasi yang memiliki fungsi kontrol sosial. Kegagalan Dinas Kominfo dalam menjaga transparansi kemitraan ini justru menodai sinergi strategis antara pemerintah daerah dan media dalam membangun Kota Sorong. Wali Kota dituntut bertindak tegas agar insiden diskriminatif ini tidak kembali terulang.

Editor: Chanry Suripatty