Pemprov Papua Barat Daya Bungkam, Legislator Perindo Pakai Gaji untuk Bantu Warga Raja Ampat

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id  – Ketika usulan penguatan ekonomi masyarakat kampung belum kunjung mendapat respons pemerintah, Anggota DPRP Papua Barat Daya, Syahrulla Salaten, memilih mengambil jalan mandiri. Politisi Partai Perindo itu menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai anggota dewan untuk membantu pengadaan perahu motor tempel bagi masyarakat di kampung-kampung Raja Ampat.

Langkah tersebut menjadi sorotan karena bantuan yang seharusnya dapat diperkuat melalui kebijakan dan penganggaran pemerintah daerah justru diupayakan melalui penghasilan pribadi seorang legislator.

Syahrulla mengatakan, dirinya telah dua kali mengusulkan program penguatan ekonomi mikro dari kampung ke kampung kepada pemerintah provinsi. Usulan itu disampaikan dalam pembahasan anggaran 2025 dan 2026, tetapi hingga kini belum terealisasi.

“Saya sudah ajukan hampir dua kali penganggaran ke Pemprov Papua Barat Daya, dari 2025 dan 2026, tapi sampai hari ini gubernur tidak menjawab itu,” kata Syahrulla.

Menurut Syahrulla, kebutuhan transportasi laut bukan sekadar persoalan mobilitas, tetapi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat Raja Ampat. Wilayah tersebut memiliki banyak kampung yang dipisahkan oleh laut sehingga kendaraan laut menjadi sarana penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

“Raja Ampat ini ada 113 kampung. Dari kampung ke kampung, jarak satu mil atau setengah mil saja, mereka tetap membutuhkan kendaraan laut,” ujarnya.

Kondisi geografis itu membuat keterbatasan transportasi berpotensi menjadi hambatan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk mengangkut hasil usaha dan memenuhi kebutuhan antarwilayah.

Karena program yang diajukannya belum mendapatkan dukungan melalui penganggaran pemerintah provinsi, Syahrulla kemudian menggunakan sebagian gajinya untuk membantu menyediakan speedboat bagi masyarakat.

“Langkah yang saya pilih hari ini, gaji saya harus saya salurkan untuk mereka memiliki bantuan kepada masyarakat,” katanya.

Bantuan tersebut diberikan secara bertahap. Syahrulla menyebut setiap unit speedboat memiliki nilai sekitar Rp20 juta dan telah disalurkan kepada sejumlah kampung, termasuk wilayah Mios Mansar dan beberapa kampung lainnya di Raja Ampat.

Ia juga menyatakan bantuan tersebut tidak hanya dilakukan sekali. Dengan kemampuan finansial yang dimilikinya, ia berencana menyalurkan bantuan secara rutin setiap bulan.

“Saya rencana di setiap bulan selalu memberikan bantuan. Sekalipun satu atau dua unit, saya usahakan selalu ada yang saya bagikan,” ungkapnya.

Namun, pola bantuan tersebut sekaligus memperlihatkan persoalan yang lebih besar: kebutuhan dasar masyarakat kampung tidak cukup jika hanya mengandalkan inisiatif individual. Penguatan ekonomi mikro membutuhkan kebijakan yang terencana, alokasi anggaran yang jelas, serta keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

Syahrulla berharap pemerintah provinsi dapat melihat pembangunan ekonomi Raja Ampat dari tingkat paling bawah. Menurutnya, program pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari proyek besar, tetapi dapat diarahkan pada kebutuhan konkret masyarakat kampung, termasuk sarana transportasi laut.

Ia juga meminta masyarakat memahami keterbatasan pemerintah dan lembaga legislatif di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, DPRP telah berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat, meskipun tidak seluruh usulan dapat diwujudkan melalui APBD.

“Saya berharap masyarakat bisa memahami keadaan yang ada. Kita DPR ini sudah berjalan semaksimal mungkin, tetapi sampai hari ini belum ada sama sekali,” pungkasnya.

Upaya Syahrulla menyisihkan gaji untuk membantu masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan nyata yang belum terjawab melalui kebijakan pemerintah. Di tengah luasnya wilayah kepulauan Raja Ampat, tantangannya bukan sekadar seberapa banyak bantuan dapat dibagikan, melainkan sejauh mana kebutuhan masyarakat kampung dapat diubah menjadi program pemerintah yang berkelanjutan dan teranggarkan secara resmi.

Editor : Hanny Wijaya