TPNPB Ancam HUT RI di Wamena, Warga Sipil dan Jalan Trans-Wamena Masuk Ultimatum

WAMENA, iNewssorongraya.id — Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap III Ndugama Derakma mengeluarkan ultimatum menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Wamena. Kelompok tersebut mengancam menggagalkan kegiatan 17 Agustus sekaligus membatasi aktivitas warga sipil di sejumlah jalur Trans-Wamena.

Ancaman itu disampaikan Komandan Batalyon Albu TPNPB Kodap III Ndugama Derakma, Mayor Ebarowak Gwijangge, melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB yang diterbitkan Minggu, 9 Agustus 2026.

Dalam pernyataan tersebut, TPNPB secara khusus meminta masyarakat Papua, pejabat daerah hingga pelajar tidak mengikuti kegiatan peringatan HUT RI ke-81 di Wamena maupun wilayah lain di Papua.

Kelompok itu bahkan mengeluarkan ancaman kekerasan terhadap warga yang tetap terlibat dalam kegiatan tersebut karena dianggap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

“TPNPB dengan tegas menolak hari kemerdekaan bangsa lain di atas Tanah Papua maka HUT RI ke 81 kami siap gagalkan,” demikian salah satu poin pernyataan yang disampaikan TPNPB.

Ultimatum Meluas ke Jalur Trans-Wamena

Ancaman tersebut tidak hanya menyasar kegiatan peringatan 17 Agustus. TPNPB juga mengeluarkan sejumlah ketentuan terhadap pergerakan masyarakat di jalur yang menghubungkan Wamena dengan Nduga, Tolikara, Lanny Jaya dan Yalimo.

Dalam poin pertama pernyataannya, kelompok tersebut menyatakan:

“Jalan Trans Wamena segera di tutup, dan disampaikan kepada warga asli Papua jika melewati jalan Trans Wamena-Nduga, Wamena-Tolikara, Wamena-Lanny Jaya, Wamena-Yalimo agar jendela kaca mobil di buka, helm dibuka dan kurangi kecepatan saat berkendara.”

TPNPB juga memperingatkan masyarakat agar tidak membawa aparat keamanan memasuki wilayah yang mereka klaim sebagai daerah operasi.

Kelompok itu bahkan meminta masyarakat membatasi aktivitas di sepanjang jalan Trans-Wamena hingga Wamena, terutama pada malam hari. Warga yang dianggap melanggar ultimatum disebut berpotensi dicurigai sebagai bagian dari aparat atau intelijen pemerintah.

Pernyataan tersebut meningkatkan perhatian terhadap aspek keselamatan warga sipil karena ancaman yang dikeluarkan tidak hanya diarahkan kepada aparat keamanan, tetapi juga menyasar masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari maupun mengikuti kegiatan kenegaraan.

Klaim Siap Buka Konflik hingga Wamena

Mayor Ebarowak Gwijangge dalam laporan yang diteruskan Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB juga mengklaim pasukannya telah berada di Wamena dan siap kembali melakukan serangan bersenjata.

Ia menyatakan dirinya ditunjuk menjadi Komandan Batalyon Albu setelah Mayor Wisilul Gwijangge dilaporkan tewas dalam operasi aparat keamanan di Kampung Asa, Distrik Mam, Kabupaten Nduga, pada 24 Maret 2023.

TPNPB kemudian mengaitkan peristiwa tersebut dengan serangan balasan pada 15 April 2023. Kelompok itu mengklaim menewaskan 15 anggota aparat dan merampas sembilan senjata laras panjang beserta amunisi.

Klaim mengenai jumlah korban, senjata yang disebut dirampas maupun posisi pasukan TPNPB di Wamena tersebut belum dapat diverifikasi secara independen berdasarkan materi yang tersedia.

Ebarowak mengatakan penunjukannya sebagai komandan menjadi dasar bagi kelompok tersebut untuk kembali memperluas operasi bersenjata.

“Mayor Ebarowak Gwijangge juga mengatakan bahwa atas mandat yang ditujukan kepada saya maka, secara resmi saya menyatakan perang kembali di buka hingga pusat Kota Wamena menggunakan logistik militer yang dimiliki oleh kami serta 9 pucuk senjata dan amunisi hasil sitaan kami akan keluarkan dalam medan perang melawan aparat militer Indonesia,”tulis isi pernyataan tersebut.

Ancaman terhadap Warga Sipil Jadi Sorotan

Dalam empat poin ultimatum yang diumumkan, TPNPB menuntut pembatasan aktivitas di jalur Trans-Wamena, melarang masyarakat bekerja sama dengan aparat keamanan, mengancam warga yang beraktivitas pada malam hari, serta menyatakan akan menggagalkan peringatan HUT RI ke-81.

Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya, Sebby Sambom, kemudian memperluas seruan tersebut kepada masyarakat Papua dari Sorong hingga Merauke.

Kelompok itu menyatakan menolak perayaan 17 Agustus di Papua dan kembali mengeluarkan ancaman terhadap pejabat, masyarakat serta pelajar yang mengikuti kegiatan tersebut.

Siaran pers itu mencantumkan nama Panglima Tinggi TPNPB-OPM Goliath Tabuni, Wakil Panglima Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Terianus Satto dan Komandan Operasi Umum Lekagak Telenggen sebagai struktur pimpinan kelompok.

Di tengah situasi tersebut, ancaman yang secara terbuka menyasar warga sipil, pelajar dan mobilitas masyarakat menjadi persoalan paling krusial menjelang 17 Agustus. Keselamatan penduduk dan perlindungan masyarakat dari dampak konflik bersenjata menjadi kepentingan utama yang tidak dapat ditempatkan sebagai bagian dari pertarungan politik maupun militer.

Editor : Hanny Wijaya