Sorong Menuju Hub Ekspor Timur Indonesia, Gubernur PBD Tawarkan Cetak Biru Rp1,5 Triliun ke Mendag

JAKARTA, iNewsSorongRaya.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mengambil langkah agresif untuk memutus rantai pasok logistik yang selama ini mencekik perekonomian di kawasan timur Indonesia. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, secara resmi menyodorkan proposal strategis bertajuk "Cetak Biru Gerbang Maritim Nusantara" senilai Rp1,5 triliun kepada Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso, dalam audiensi di Jakarta, Senin (3/8/2026). 

Langkah ini dinilai sebagai manuver berani provinsi termuda di Indonesia tersebut untuk mengubah Sorong dari sekadar kota transit menjadi episentrum distribusi dan ekspor di Kawasan Timur Indonesia (KTI). 

Baca Juga

Charles Toto Desak Dibentuknya Bank Benih Papua, Pangan Endemik Tak Boleh Punah

Elisa Kambu dengan tegas menyoroti sebuah paradoks ekonomi yang selama ini terjadi di wilayahnya. Menurutnya, Papua Barat Daya memiliki potensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) raksasa hingga Rp37 triliun dengan produksi perikanan mencapai 84.000 ton per tahun. Namun ironisnya, angka kemiskinan masih bertengger di level 18,13 persen dan disparitas harga kebutuhan pokok di pedalaman bisa mencapai 100 persen lebih mahal.

 "Akar masalahnya adalah ketiadaan fasilitas ekspor terpadu. Saat ini, sampel produk harus dikirim ke Makassar atau Jakarta untuk uji karantina, yang memakan waktu hingga 3 minggu. Hal ini mengakibatkan tingginya kerugian pasca-panen dan membuat eksportir lokal OAP tidak mampu bersaing secara harga maupun kualitas di pasar internasional," tegas Elisa di hadapan Mendag.

Untuk membongkar kebuntuan logistik tersebut, Gubernur PBD memaparkan arsitektur solusi senilai Rp1,5 triliun yang mencakup tiga pilar utama. Pilar pertama adalah pembangunan Sorong Export Hub dan program Fast Export Service (FASE). Fasilitas ini dirancang sebagai Sentra Layanan Ekspor Terpadu pertama di Tanah Papua yang dilengkapi laboratorium karantina internasional dan cold storage berkapasitas 200 ton.

Baca Juga

Raja Charrison Sinurat dan David Hamonangan Napitu Buat Bangga Papua Barat Daya Pada Ajang OSN 2026

"Melalui program FASE, kami memangkas birokrasi yang melelahkan. Jika sebelumnya proses memakan waktu 21 hari karena harus lintas provinsi, dengan One Stop Service di Sorong Export Hub, semua selesai dalam 3 hari," papar Elisa Kambu optimis.

Pilar kedua menyasar transformasi 23 pasar rakyat menjadi simpul digital bagi Orang Asli Papua (OAP). Pemprov PBD berencana membangun 460 kios khusus Industri Kecil Menengah (IKM) OAP dan meluncurkan 50 unit armada "Pasar 3T Mobile" untuk menjangkau wilayah pegunungan dan pesisir. 

Sementara itu, pilar ketiga berfokus pada sistem logistik dan stabilisasi harga melalui pembangunan enam Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) modern berkapasitas 30.000 ton serta usulan Buffer Fund sebesar Rp100 miliar.

Baca Juga

Akhiri Masa Pakai Titian Pohon Kelapa, Pangdam Kasuari Resmikan Jembatan Garuda Karya Kodim 1802

"Investasi ini akan memberikan hasil yang nyata bagi negara dan masyarakat. Proyeksi nilai ekspor tahunan sebesar Rp15 triliun pada 2029, penciptaan 20.000 lapangan kerja, penghematan biaya logistik Rp600 miliar per tahun, dan yang terpenting: kenaikan pendapatan OAP sebesar 150 persen," pungkas Elisa Kambu.

Audiensi strategis ini turut didampingi oleh Anggota DPR RI Dapil PBD Robert Joppy Kardinal, Anggota DPD RI Dapil PBD Mamberob Y Rumakiek, serta Plt. Kepala Disperindag PBD Selviana Sangkek. Kini, bola berada di tangan Kementerian Perdagangan untuk merespons cetak biru ambisius yang berpotensi menjadi lompatan peradaban ekonomi bagi masyarakat di ufuk timur Indonesia.

Editor : Hanny Wijaya