Anggaran Dipangkas Habis, Bupati John Kamuru: Kami Dipilih Rakyat, Bukan Untuk Buang Waktu

TIMIKA, iNewsSorongraya.id – Bupati Sorong, John Kamuru, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah pusat .

Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dalam forum yang menghasilkan “12 Komitmen Timika” itu, Kamuru menegaskan pembangunan di Tanah Papua tidak boleh berhenti pada seremoni dan dokumen politik semata.

Baca Juga

Royalti Freeport Bukan Milik Segelintir Orang! Bupati Maybrat: Seluruh OAP Berhak Sejahtera!

Pernyataan tersebut disampaikan Kamuru di hadapan para kepala daerah se-Tanah Papua yang menandatangani 12 poin kesepakatan pembangunan Papua, Senin (11/5/2026). Menurut dia, kondisi fiskal daerah di Papua saat ini menghadapi tekanan serius setelah pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga forum koordinasi harus menghasilkan keputusan konkret yang dapat menjadi pedoman pembangunan daerah otonomi baru (DOB).

“Saya setuju sekali, sangat setuju terkait tadi poin yang tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Papua Tengah, itu luar biasa,” kata John Kamuru dalam forum tersebut.

Kamuru menilai, substansi kesepakatan yang lahir dari forum lintas pemerintah daerah itu harus segera diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat Papua. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak sekadar hadir dalam forum tanpa menghasilkan langkah implementatif.

Baca Juga

Enam Gubernur di Tanah Papua dan Tiga Kementerian Mendadak Kumpul di Timika, Ada Apa?

“Saya pikir begini poin-poin ini kita harus bicara baik, ini kita dari daerah masing-masing. Dana kita sudah dipangkas luar biasa (oleh Pemerintah Pusat). Kita datang ke sini harus ada kesepakatan yang real, untuk menjadi patokan bagi kita. Kalau tidak, kita hanya buang-buang waktu kita dan sia-sia saja,” ujarnya.

Pernyataan Kamuru mencerminkan kegelisahan sejumlah kepala daerah di Papua terhadap tantangan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat asli Papua di wilayah DOB.

Dalam forum tersebut, Kamuru juga menyoroti pentingnya keseriusan pemerintah pusat terhadap pembangunan Papua. Ia berharap Jakarta tidak memandang pembangunan di Tanah Papua sebatas agenda administratif, melainkan sebagai tanggung jawab strategis nasional yang harus dijalankan sepenuh hati.

Baca Juga

Satgas Damai Cartenz Bongkar Jaringan Serangan Mile 50, Kalimak Wanimbo Ditangkap di Ilaga 

“Saya berharap Jakarta baru Papua mengerti, harus bangun dengan sepenuh hati, tidak dengan setengah hati. Dan saya harap seperti itu, dan saya pikir kita bisa semua, kepala-kepala daerah di Tanah Papua ini, kita dipilih oleh masyarakat, karena masyarakat percaya dan Tuhan tahu itu,” katanya.

Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung pada 11–12 Mei 2026 menghasilkan 12 poin kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai “12 Komitmen Timika”. Kesepakatan itu menjadi pijakan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua dalam mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia.

Adapun poin-poin utama dalam komitmen tersebut meliputi dukungan terhadap agenda strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045, penguatan implementasi otonomi khusus, percepatan pembangunan pusat pemerintahan dan infrastruktur dasar di DOB paling lambat 2028, hingga pengawasan penggunaan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur secara akuntabel.

Baca Juga

Menjaga Mental Baja: Dukungan Psikologis bagi Personel Ops Damai Cartenz-2025 di Timika

Selain itu, forum juga menegaskan komitmen pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan melalui program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Para kepala daerah turut menyepakati penguatan perlindungan Orang Asli Papua (OAP), perluasan beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan masyarakat, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Kesepakatan lainnya menitikberatkan pada penguatan koordinasi antardaerah di Tanah Papua melalui sekretariat bersama asosiasi kepala daerah, peningkatan sinergi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, dan BP3OKP, serta memastikan kekayaan alam Papua memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.

Forum itu juga menegaskan semangat kolektif pembangunan Papua melalui prinsip “satu untuk enam, enam untuk satu” sebagai simbol solidaritas antardaerah di enam provinsi Papua.

Baca Juga

Membangun Ketangguhan Mental: Dukungan Psikologis bagi Personel Ops Damai Cartenz-2025 di Timika

“Itulah highlight 12 Komitmen Timika yang kemarin sudah ditandatangani. Harapan besar kami 12 highlight ini yang mungkin coba kita elaborasi pada pertemuan teknis ini,” demikian disampaikan dalam forum tersebut.

Desakan John Kamuru memperlihatkan meningkatnya tuntutan kepala daerah di Papua agar pemerintah pusat tidak hanya fokus pada kebijakan makro, tetapi juga memastikan dukungan anggaran dan keberpihakan nyata terhadap percepatan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia itu.

Editor : Chanry Suripatty