Enam Gubernur di Tanah Papua dan Tiga Kementerian Mendadak Kumpul di Timika, Ada Apa?

TIMIKA, iNewssorongraya.id – Enam gubernur di Tanah Papua bersama pejabat dari tiga kementerian strategis pemerintah pusat mendadak berkumpul di Timika, Papua Tengah, pada 11-12 Mei 2026. Pertemuan berskala besar itu memicu perhatian publik lantaran digelar di tengah sorotan terhadap efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang tahun depan meningkat menjadi Rp12,69 triliun.

Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua tersebut dipusatkan di Hotel Horison Diana Timika dan menjadi agenda penting pemerintah pusat untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua sekaligus memperkuat pengawasan tata kelola anggaran di enam provinsi Tanah Papua.

Berdasarkan pantauan iNewssorongraya.id, sejumlah persiapan pelaksanaan forum terus dimatangkan panitia menjelang kedatangan ratusan peserta dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, hingga mitra pembangunan internasional.

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan forum tersebut tidak hanya menjadi ruang koordinasi administratif, tetapi juga forum konsolidasi kebijakan dan penguatan komitmen politik pemerintah pusat serta daerah dalam memastikan Dana Otsus benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Papua.

Forum itu mengusung tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera.”

Dalam dokumen kerangka acuan kegiatan disebutkan agenda utama forum diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam tata kelola Dana Otsus Papua yang terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Pemerintah mencatat alokasi Dana Otsus Papua tahun 2026 mencapai Rp12,69 triliun atau naik sekitar Rp2,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan anggaran tersebut memunculkan tuntutan besar terhadap pemerintah daerah agar mampu memastikan penggunaan dana berjalan efektif, tepat sasaran, serta menyentuh sektor pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi rakyat.

Di sisi lain, forum strategis itu juga menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menjawab kritik publik terkait belum meratanya hasil pembangunan Papua selama dua dekade pelaksanaan Otsus.

Pemerintah pusat melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) disebut ingin memperkuat pengawasan terhadap implementasi program pembangunan di daerah.

BP3OKP sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 dan menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengawal percepatan pembangunan Papua.

Sejumlah pejabat tinggi negara dijadwalkan hadir dalam forum tersebut. Dari unsur kementerian dan lembaga, peserta yang dijadwalkan hadir di antaranya perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Wakil Presiden RI, hingga Komisi II DPR RI.

Selain itu, hadir pula Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, serta sejumlah pejabat teknis lainnya.

Dari unsur pemerintah daerah, forum tersebut akan dihadiri enam gubernur se-Tanah Papua, Ketua DPRP, Ketua MRP, para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala BPPKAD, inspektur daerah, hingga pimpinan OPD pengampu program Papua Produktif.

Informasi yang diperoleh iNewssorongraya.id juga menyebutkan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dijadwalkan menghadiri forum tersebut, di antaranya gubernur, penjabat sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Inspektorat, Kepala BPPKAD, Kepala Baperida, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan P2KB, serta Kepala Dinas PUPR.

Selain pemerintah pusat dan daerah, forum strategis itu turut melibatkan mitra pembangunan internasional seperti DFAT Kedutaan Besar Australia, Team Leader SKALA, dan Universitas Papua.

Dari rundown acara yang diterima iNews, agenda hari pertama pada Senin (11/5/2026) diawali registrasi peserta pukul 08.00 WIT dan pembukaan resmi kegiatan.

Rangkaian pembukaan meliputi menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Papua Pulau Indah, doa bersama, hingga penayangan video pembangunan Papua.

Laporan ketua panitia akan disampaikan Sekretaris Daerah Papua Tengah, dilanjutkan sambutan Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Team Leader SKALA, serta Menteri Dalam Negeri atau Wakil Menteri Dalam Negeri yang sekaligus membuka forum.

Salah satu agenda utama dalam pertemuan itu ialah penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penandatanganan tersebut melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Bappenas, enam gubernur di Tanah Papua, Komite Eksekutif P2OKP, serta anggota BP3OKP sebagai bentuk komitmen mempercepat pembangunan Papua melalui tata kelola Dana Otsus yang prudent, transparan, dan akuntabel.

Memasuki sesi panel pertama, Komisi II DPR RI dijadwalkan memaparkan materi strategis terkait implementasi kebijakan Otsus Papua pasca revisi UU Nomor 2 Tahun 2021 dari perspektif legislatif.

Forum di Timika tersebut dinilai menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah di Tanah Papua untuk membuktikan efektivitas penggunaan Dana Otsus yang terus meningkat setiap tahun.

Sorotan publik kini tertuju pada sejauh mana forum itu mampu menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar agenda seremonial tahunan pemerintah.

Masyarakat Papua menunggu realisasi kebijakan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi lokal yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.

Dengan melibatkan pemerintah pusat, DPR RI, BP3OKP, pemerintah daerah, hingga mitra internasional, forum strategis di Timika diharapkan mampu melahirkan formulasi kebijakan yang lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan demi mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Tanah Papua.

Editor : Hanny Wijaya