Pelantikan 3 Pejabat Pemkot Sorong, Ini Pesan Wali Kota Septinus Lobat

SORONG, iNewssorongraya.id – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan standar tinggi integritas, profesionalisme, dan kinerja terukur saat melantik tiga pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, Selasa (5/5/2026). Pelantikan ini tidak sekadar mengisi kekosongan jabatan, tetapi menjadi momentum percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Pelantikan berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kantor Wali Kota Sorong, berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 26867/R-AK.02.03/SD/K/2025 tentang rekomendasi hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Baca Juga

Menteri PKP Beri Peringatan 24 Jam! Wali Kota Sorong Akhirnya Gratiskan Biaya Perumahan MBR

Wali Kota menegaskan bahwa pengisian tiga jabatan eselon II dilakukan untuk menutup kekosongan posisi strategis akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Langkah ini dinilai krusial agar roda pemerintahan berjalan optimal, efektif, dan akuntabel.
“Ketiga pejabat ini sudah mengikuti seleksi terbuka tahun lalu dan telah memenuhi seluruh persyaratan. Pelantikan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan akibat adanya pejabat yang memasuki masa pensiun,” ujar Septinus Lobat. 

Ia memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan guna meminimalisir potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Dalam sambutannya, Lobat menekankan bahwa pejabat tinggi pratama harus memiliki karakter kerja inovatif, kreatif, responsif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika pemerintahan modern.
“Menjadi pemimpin itu tidak instan, tetapi melalui proses panjang dan harus ditempa. Seperti besi yang dibentuk menjadi parang, semakin ditempa maka akan semakin kuat,” tegasnya. 

Baca Juga

Gugatan Fee Rp1,5 Miliar Seret Septinus Lobat ke Pengadilan, Kuasa Hukum Angkat Bicara

Dia juga mengibaratkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai prajurit yang dituntut memiliki daya juang tinggi, fokus, serta tidak mudah menyerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Penekanan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot Sorong mendorong transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih progresif dan berorientasi hasil.

Selain aspek integritas, Wali Kota menuntut pejabat yang baru dilantik untuk bekerja proaktif dengan target kinerja yang jelas serta mampu memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ya mereka sudah memenuhi syarat, mereka sudah mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di tahun 2025. Mereka harus punya target-target untuk membantu saya dan Pak Wakil… terutama OPD-OPD berkolaborasi untuk kita terus melayani masyarakat di Kota Sorong ini,” ujarnya. 

Baca Juga

Diduga Tunggak Fee Rp1,5 Miliar, Wali Kota Septinus Lobat Digugat—Ancaman Bongkar Politik Uang

Penegasan ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan pejabat tidak hanya pada administratif, tetapi pada output nyata dalam pelayanan publik.

Tiga pejabat tinggi pratama yang dilantik yakni: 

1. Musa Fonataba: Menjabat Asisten Administrasi Umum Setda Kota Sorong, sebelumnya Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Dinas Perindustrian.

Baca Juga

HUT ke-26, Kota Sorong Dinilai Simpul Ekonomi di Timur Indonesia

2. Ludya Wattimena: Menjabat Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong, sebelumnya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD.

3. Margareth Alurie Urbinas: Menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sorong, sebelumnya Kepala Distrik Sorong Manoi. 

Ketiganya merupakan hasil seleksi terbuka JPTP tahun 2025, yang telah melalui proses panjang dan evaluasi kompetensi.

Baca Juga

Naik Kelas! RS Sele Be Solu Kota Sorong Perkuat Faskes dengan Gedung Rawat Inap Standar

Pelantikan turut dihadiri Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim, Plt Sekretaris Daerah Ruddy R. Laku, Ketua DPRK Sorong John Lewerissa, serta jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Sorong. 

Sebelumnya, pada November 2025, Pemkot Sorong juga telah melantik 14 pejabat sebagai bagian dari rangkaian seleksi terbuka yang sama.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kota Sorong mengirim pesan tegas bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi strategi sistematis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Editor : Hanny Wijaya