Menteri PKP Beri Peringatan 24 Jam! Wali Kota Sorong Akhirnya Gratiskan Biaya Perumahan MBR

SORONG, iNewsSorongraya.id – Pemerintah Kota Sorong akhirnya resmi memberlakukan kebijakan pembebasan biaya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menyusul teguran keras Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atas mandeknya implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan kebijakan itu mulai berlaku efektif pada Selasa (28/4/2026), dengan menghapus seluruh beban biaya BPHTB dan PBG bagi masyarakat kategori MBR.

Baca Juga

PPPK Paruh Waktu Protes Pernyataan Wali Kwaota Sorong soal Ancaman Pemberhentian

"Sesuai komitmen kami pemerintah daerah bagi para pengembang yang hari ini datang, kami mulai berlakukan (pembebasan biaya). Hari ini kami menolkan biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan juga PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) bagi MBR sesuai amanat Perwali," ujar Lobat.

Ia menyatakan kebijakan tersebut sebenarnya telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 3 Tahun 2025, namun implementasinya baru berjalan penuh setelah adanya tekanan langsung dari pemerintah pusat.

Pemkot Sorong juga langsung berkoordinasi dengan para pengembang yang memiliki kuota pembangunan rumah subsidi antara 80 hingga 100 unit. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah turut menyesuaikan ambang batas penghasilan MBR mengikuti regulasi terbaru.

Baca Juga

271 PPPK Paruh Waktu Ultimatum Wali Kota Sorong

Penyesuaian dilakukan berdasarkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025, yang menetapkan batas penghasilan MBR di Zona 3, termasuk Papua Barat Daya, menjadi maksimal Rp10,5 juta bagi yang belum menikah dan Rp12 juta bagi yang sudah menikah, lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya.

Kebijakan ini merupakan respons langsung atas kritik tajam Menteri PKP Maruarar Sirait dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan di Kota Sorong, Senin (27/4/2026).

"Saya ingin ada perubahan. Kalau Bung Karno mengatakan satu kata dan perbuatan, tolong Walikota, apa yang ditulis itu juga yang terjadi di lapangan. Saya belum percaya sama bapak, besok saya akan lihat omongan bapak bisa dipercaya atau tidak," kata Maruarar.

Baca Juga

Pelantikan 3 Pejabat Pemkot Sorong, Ini Pesan Wali Kota Septinus Lobat

Ia menilai kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR yang telah ditetapkan sejak November 2024 tidak boleh berhenti pada tataran regulasi tanpa implementasi nyata di daerah.

"Saya mendengar laporan selama tiga hari di sini, belum jalan. Padahal peraturannya sudah ada. Jangan peraturan hanya di atas kertas," tegasnya.

Maruarar bahkan menegaskan akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan komitmen pemerintah daerah dijalankan secara konkret.

Baca Juga

Gugatan Fee Rp1,5 Miliar Seret Septinus Lobat ke Pengadilan, Kuasa Hukum Angkat Bicara

"Saya besok akan mengecek kembali, apakah omongan Wali Kota Sorong bisa dipercaya atau tidak," ujarnya.

Menanggapi tekanan tersebut, Septinus Lobat menyatakan kesiapan penuh menjalankan kebijakan pemerintah pusat dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Kalau besok tidak jalan, Kepala BP2RD saya copot, atau Kepala PTSP saya copot. Saya mohon maaf karena belum diberlakukan sampai hari ini,” tegasnya.

Baca Juga

Diduga Tunggak Fee Rp1,5 Miliar, Wali Kota Septinus Lobat Digugat—Ancaman Bongkar Politik Uang

Editor : Chanry Suripatty