DPR Minta Kabandara DEO Bertindak Netral Atasi Kisruh Perusahaan Groundhandling di Sorong

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Robert Joppy Kardinal, menegaskan perlunya sikap netral dari Kepala Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menyelesaikan kisruh antara dua perusahaan groundhandling yang mengklaim memiliki kontrak kerja sama dengan PT Lion Air.

Kedua perusahaan tersebut adalah PT Lintas Megantara dan PT Tri Perkasa Dirgantara. Perseteruan keduanya mencuat ke publik setelah terjadi keributan di apron bandara yang dinilai mencoreng wajah daerah.

Baca Juga

Anggota DPR RI Desak Aparat Tegakkan Hukum Soal Dugaan Izin Reklamasi Palsu di Kota Sorong

“Sebagai pejabat baru, Kabandara harus bijak dalam mengambil keputusan. Netralitas itu penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ujar Robert Joppy Kardinal melalui sambungan telepon, Senin (22/9/2025).

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti adanya tenaga kerja groundhandling yang didatangkan dari luar daerah, khususnya Makassar. Menurutnya, langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat lokal.

“Kenapa harus bawa orang dari luar? Selama ini bandara Sorong aman-aman saja. Urusan groundhandling mestinya memprioritaskan tenaga lokal, bukan malah mendatangkan pekerja dari luar yang justru menimbulkan keributan,” tegasnya.

Baca Juga

Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya Tegas : Pemerintah Jangan Korbankan Rakyat Kecil

Robert menekankan bahwa pemerintah daerah, baik Wali Kota Sorong maupun Gubernur Papua Barat Daya, adalah tuan rumah yang perlu dilibatkan dalam setiap kebijakan strategis terkait bandara.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pembangunan dan pembebasan lahan Bandara DEO dilakukan dengan biaya besar dari Pemerintah Kota Sorong sebelum akhirnya diserahkan kepada Kementerian Perhubungan.

“Itu pembebasan lahan nilainya puluhan miliar rupiah. Tujuannya jelas, untuk memberdayakan orang lokal. Jadi jangan sampai kebijakan yang diambil justru menimbulkan perpecahan di masyarakat,” tegas Robert.

Baca Juga

Di Tengah Kekayaan Alam Raja Ampat, Anggota DPR RI Faujia Helga Uji Komitmen PT. Gag Nikel

Selain menyoroti Kabandara DEO, Robert juga menilai pihak Lion Air perlu bersikap lebih bijak. Menurutnya, kebijakan Lion Air mendatangkan pekerja dari Makassar justru berpotensi memicu kekisruhan baru di apron bandara.

“Lion Air ini perusahaan besar, harusnya bijaksana. Jangan menambah masalah lagi. Pakai tenaga kerja lokal, soal perusahaannya mana silakan, yang penting jangan bikin konflik,” imbuhnya.

Robert mengingatkan bahwa jika terjadi masalah besar, seperti aksi pemalangan bandara, Kabandara DEO tetap akan membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Karena itu, ia mendesak agar komunikasi antara otoritas bandara, pemerintah daerah, dan pihak maskapai diperkuat demi menjaga kondusivitas.

Baca Juga

Faujia Helga Tampubolon Genjot Koperasi Raja Ampat, Salurkan Bantuan Stimulan!

“Kalau ada yang palang bandara, Kabandara pasti minta bantuan ke Wali Kota dan Gubernur. Jadi harusnya dari awal libatkan mereka, jangan berjalan sendiri,” pungkasnya.

Editor : Hanny Wijaya