Elisa Kambu Tegaskan Pembangunan Digital Papua Barat Daya Jadi Prioritas Nasional

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Elisa Kambu, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur internet di wilayahnya harus ditempatkan sebagai prioritas nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Konektivitas Internet yang digelar di Aston Hotel Sorong, Selasa (19/8/2025), dihadiri para kepala daerah se-PBD serta pejabat pemerintah pusat.

“Jaringan internet adalah penopang masa depan bangsa, bukan sekadar alat komunikasi, melainkan pintu masuk pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan sosial budaya. Matahari terbit dari timur. Maka pembangunan juga harus dimulai dari timur,” tegas Elisa Kambu.

Tantangan: Anggaran Minim, Kebutuhan Besar

Dalam sambutannya, Elisa mengungkapkan bahwa APBD Papua Barat Daya senilai Rp1,4 triliun masih sangat terbatas untuk menjawab kebutuhan infrastruktur digital, terutama pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah pedalaman.

“Itulah kondisi masyarakat kami. Jaringan terbatas, sementara pengguna semakin banyak. Memang penduduk kami sedikit, tapi tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain,” ungkapnya.

Posisi Strategis Papua Barat Daya

Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Agus Pandu, menekankan pentingnya Papua Barat Daya sebagai garda terdepan Indonesia. Menurutnya, wilayah ini tidak hanya menyimpan kekayaan sumber daya alam dan budaya, tetapi juga memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara.

“Namun kita harus mengakui, masih ada tantangan nyata. Akses internet belum merata hingga desa pedalaman, infrastruktur terbatas akibat geografi, serta literasi digital yang masih rendah,” kata Agus.

Rakor ini, lanjut Agus, diarahkan pada tiga target utama: pemetaan wilayah prioritas, percepatan pembangunan infrastruktur internet, serta memperkuat komitmen lintas sektor untuk membangun ekosistem digital yang kondusif, aman, dan berkelanjutan.

Data Infrastruktur Telekomunikasi

Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman, memaparkan persebaran menara telekomunikasi per April 2024. Dari enam kabupaten/kota, Kota Sorong tercatat memiliki 41 menara, Kabupaten Sorong 147 dari 252 desa, Raja Ampat 85 dari 121 desa, Sorong Selatan 89 dari 123 desa, Maybrat 140 dari 230 desa, dan Tambrauw baru 85 dari 216 desa.

Landasan Regulasi dan Komitmen Pemerintah

Rakor ini digelar dengan dasar hukum kuat, yakni Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kemenko Polhukam, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengendalian Kebijakan Pemerintah, dan Permenko Polhukam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam forum tersebut, ditandatangani pula dokumen secara elektronik menggunakan sertifikat digital dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sebagai wujud komitmen modernisasi birokrasi dan keseriusan pemerintah dalam membangun keadilan digital.

Harapan Nyata dari Papua Barat Daya

Elisa Kambu berharap Rakor ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, melainkan menghasilkan langkah konkret.
“Pertemuan ini harus melahirkan rekomendasi yang konkret, program yang terukur, dan langkah nyata yang segera kita kerjakan,” ujarnya tegas.

Sementara itu, Agus Pandu mengingatkan bahwa perjuangan bangsa kini ada di ruang digital. “Senjata kita kini bukan bambu runcing, melainkan teknologi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor,” katanya.

Dengan konektivitas internet yang lebih merata, Papua Barat Daya diharapkan segera keluar dari isolasi digital, memperkuat pertahanan nasional, mempercepat pelayanan publik, dan membuka jalan kemajuan bagi masyarakat di tanah Papua.

Editor : Chanry Suripatty